jpnn.com, JAKARTA - Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua menggelar aksi demo di sekitaran Monas, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
Ketua Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua, Richo Rumayomi mengatakan tujuan aksi demo itu untuk menyampaikan aspirasi sekaligus protes kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua yang secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap salah satu partai dalam Pemilu 2024.
BACA JUGA: Ada Demo di Patung Kuda, Ini Rute Transjakarta Kamis 14 September
Padahal, lanjutnya, para ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik serta harus menjaga netralitas dalam segala bentuk pengaruh politik sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Akibat pejabat yang tidak netral ini telah menciptakan kegaduhan di kalangan masyarakat dan memunculkan pertanyaan tentang integritas ASN dalam urusan politik," kata Richo Rumayomi dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Kamis (14/9).
BACA JUGA: Manase Wandik: Penjabat Bupati Puncak Harus Orang yang Netral
Dia menuturkan ketidaknetralitasan ASN itu terungkap melalui bocoran surat dari salah satu Provinsi Papua yang memperlihatkan usaha untuk memanfaatkan kekuatan partai politik dalam menggolkan seseorang agar dapat kembali memimpin daerah tertentu.
Selain itu, petinggi di Kabupaten Kepulauan Yapen Ini juga diduga telah memfasilitasi para calon legislatif dari salah satu partai di Kepulauan Yapen dalam persiapan pencalegan.
BACA JUGA: Sahabat Polisi Indonesia Optimistis Polri Netral di Pemilu 2024
“Apa yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar ketentuan UU No. 5/2014 tentang ASN,” kata dia.
Masyarakat Yapen yang diwakili oleh FPD Papua menginginkan pemimpin yang benar-benar netral untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat di wilayah mereka.
Di sisi lain, Moses Waimuri, Sekretaris FPD Papua meminta Mendagri untuk bisa benar-benar memperhatikan tuntutan dari warga Yapen yang diwakilkan oleh FPD Papua.
“Kami ingin Yapen dipimpin oleh orang yang benar-benar netral sehingga iklim demokrasi di sana berjalan baik dan sehat. Bukan orang yang jelas-jelas berkiblat pada satu parpol,” seru Moses.
Setelah melakukan aksinya, perwakilan FPD Papua, yakni Alfret Bonai, Moses Waimuri, Richo Rumayomi, dan Rudy Mora, diterima bertemu dengan pihak Kemendagri untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. (mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HUT ke-78 RI, Heru Budi Minta ASN Bersikap Netral saat Pemilu 2024
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Kenny Kurnia Putra