jpnn.com - JAYAPURA - Anggota DPRD Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Manase Wandik meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selektif untuk menunjuk penjabat bupati Puncak. Sebab, kata Manase, Kabupaten Puncak memiliki catatan buruk dalam pelaksanaan pilkada.
"Pj harus orang yang netral sehingga tidak ada kepentingan tertentu. Apalagi pemilu yang sudah makin dekat, jangan konflik Pilkada Tahun 2011-2012 terulang lagi," katanya, Senin (4/9).
BACA JUGA: Jabatan 3 Kepala Daerah di Sultra Segera Berakhir, Termasuk Pj Bupati Bombana, Penggantinya?
Politikus PDI Perjuangan itu berharap ada satu dari tiga nama yang diusulkan DPRD puncak kepada pemerintah pusat, ditunjuk sebagai penjabat bupati.
Adapun tiga nama yang diajukan, yakni Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah Yopi Tabuni, Kadis Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah Neno Tabuni, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Puncak Ir Darwin Tobing.
BACA JUGA: KKB Pimpinan Titus Murib Membakar Sejumlah Fasilitas di Ilaga Kabupaten Puncak
"Semua keputusan ada di pemerintahan pusat. Intinya tiga nama tersebut adalah orang-orang yang memahami kondisi Kabupaten Puncak," ungkapnya.
Lebih lanjut dia berharap tidak ada polemik terkait penunjukan pj bupati Puncak. Dia memastikan bahwa tiga nama yang diajukan tersebut merupakan putra terbaik.
BACA JUGA: Prof Mahmud Gantikan Almarhum Athoillah Mursjid Pimpin FKUB, Ini Harapan Pj Bupati Bekasi
Manase pun meminta kepada semua pihak mendukung siapa pun yang terpilih sebagai pj bupati Puncak. "Semua keputusan ada di (pemerintah pusat), kami sifatnya mendukung demi kemajuan Kabupaten Puncak," katanya.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Puncak mengusulkan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menduduki jabatan pj bupati Puncak mengingat masa jabatan Bupati Willem Wandik akan berakhir pada September 2023. (mcr30/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Muhammad Cholid Ridwan Abubakar Sangaji