jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto mengapreasiasi langkah cepat pemerintah menjawab keresahan masyarakat akibat aktivitas perdagangan di aplikasi TikTok.
Menurut Johanes, berdasarkan penelusuran di media, masyarakat resah terhadap maraknya produk-produk impor di aplikasi tersebut.
BACA JUGA: TikTok Shop Resmi Ditutup, Zulhas Minta Beralih ke E-Commerce Lain
Kemudian, ada kecurigaan praktif predatory pricing, yaitu penerapan diskon yang tak masuk akal bagi barang-barang yang dicurigai produk impor.
"Hal berikutnya yang menjadi sumber keresahan dalam masyarakat adalah kekhawatiran TikTok meluncurkan Project S di Indonesia," ujar Johanes, dalam diskusi berjudul “Ada Apa Dengan TikTok? Ekspansi E-Commerce Tiongkok dan Respons Indonesia,” di Jakarta, Kamis (16/11).
BACA JUGA: TikTok Shop Berhenti Beroperasi di Indonesia, Menkominfo Budi Arie Bilang Begini
Adapun istilah Project S ini mengacu pada upaya TikTok mengumpulkan data mengenai jenis produk yang paling dicari di sebuah masyarakat, misalnya di Indonesia.
Berdasarkan data tersebut, TikTok lalu menyiapkan produk dari rekanan mereka di China, bahkan hasil produksi TikTok sendiri.
BACA JUGA: Etnik Tionghoa Sepenuhnya Bagian dari Indonesia, Ketua FSI Beber Sejarahnya
"Pembanjiran barang impor itu, apalagi dibarengi dengan pelaksanaan project S, maka UMKM di Indonesia, bahkan industri lokal yang lebih besar akan terkena dampak negatif," kata dosen jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) itu.
Sebagai pemerhati China, Johanes menuturkan beberapa pemerhati juga mengkhawatirkan hal-hal lain yang juga berpotensi membawa resiko bagi Indonesia, seperti penguasaan big data yang terkait data demografi.
Dia juga mengkhawatirkan kemungkinan TikTok dipergunakan untuk menyebarluaskan cerita-cerita yang diinginkan pemerintah China untuk disampaikan kepada masyarakat negaranya, termasuk Indonesia.
"Tanda-tanda seperti itu telah terlihat dari berbagai video yang seringkali melakukan glorifikasi terhadap RRC dan perkembangan di negeri itu yang disebarluaskan melalui aplikasi media sosial TikTok dan berbagai platform media sosial lainnya," tuturnya.
Oleh karena itu, Johanes menyampaikan apresiasinya bila pemerintah tidak hanya memandang kasus TikTok sebatas masalah perizinan, seperti yang belakangan ini didengungkan.
Menurutnya, masalah perizinan tentu akan dengan mudah diselesaikan dengan permohonan izin sesegera mungkin.
Namun, sebelum memberikan izin, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kepentingan UMKM dalam bidang bisnis, yang kemungkinan akan terganggu dengan beroperasi kembalinya kegiatan jual beli melalui aplikasi TikTok.
Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memperoleh solusi yang tuntas terhadap keresahan-keresahan terkait isu predatory pricing, project S, dan shadow banning di dunia maya, serta memikirkan bagaimana mencegah agar data-data masyarakat Indonesia tidak jatuh ke tangan pihak asing.
"Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan menyadari bahwa video-video yang beredar di aplikasi media sosial sebenarnya sangat mungkin mengandung ideologi yang diunggah oleh pihak RRC," bebernya.
Selain Johanes, hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Tb. Fiki C. Satari, S.E., M.M., dan Dr. Diana Anggraeni, dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, Jakarta. (jlo/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh