jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Alie Assegaf terkesan risih dengan aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus dugaan korupsi di SKK Migas. Sebab, hanya nama kadernya yang disebut di BAP para terdakwa.
Hal terkait kasus yang menjerat mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dalam kesaksiannya, Rudi menyebut pernah memberikan uang USD 200 ribu kepada Komisi VII DPR sebagai tunjangan hari raya (THR). Selain itu juga ada nama Jero Wacik, dan Sutan Bhatoegana.
BACA JUGA: Nurhayati Merasa Partai Demokrat Tersudutkan
"Kalau PD ini kan saya berkali-kali bilang bahwa PD mendukung penuh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, tapi jangan kemudian yang diangkat hanya (kader) Demokrat," kata Nurhayati di Gedung DPR RI, Jumat (29/11).
Karena itu, Ketua DPP PD itu meminta KPK fair dalam melakukan pemberantasan korupsi dan membuka lebar-lebar semua kader partai lain yang terlibat.
BACA JUGA: MK Ombudsman Rekomendasikan Azlaini Agus Dipecat
"Ini harusnya dibuka lebar-lebar, supaya masyarakat tahu siapa yang berantas korupsi, tapi bukan berarti dianggap koruptor. Harus fair," pintanya.
Saat ditanya apakah FPD maupun DPP PD akan meminta klarifikasi kepada kader-kadernya yang diduga terlibat di kasus SKK Migas, Nurhayati menjawab diplomatis.
BACA JUGA: KPK Sudah Sita 18 Mobil Terkait Kasus Akil Mochtar
"Itu menjadi masalah internal kita. Kita punya mekanisme internal dan biarlah kita yang selesaikan," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Yakin Dulang Suara di Dapil VI Jabar
Redaktur : Tim Redaksi