FPG Optimis RUU Pilpres Tanpa Voting

Jumat, 17 Oktober 2008 – 18:03 WIB
JAKARTA--Kendati lobby kelima, yang merupakan loby formal terakhir Pansus RUU Pilpres gagal melahirkan kesepakatan di Hotel Santika 15 Oktober lalu, Fraksi Partai Golkar (FPG) masih optimis kesepakatan syarat dukungan capres tidak akan melalui mekanisme votingSekertaris FPG Samsul Bahri, menegaskan, sikap Golkar yang sedikit melunak terkait syarat dukungan capres diharapkan bisa
mencairkan kebekuan antar fraksi.
 
Hal tersebut, diharapkan bisa memberikan arah positif sehingga fraksi lain yang tidak sepakat bisa mendukung cairnya perbedaan "Memang FPG sengaja mengalah dan turun agar bisa dicapai kompromi," tegasnya, Jumat 17 Oktober di Jakarta

BACA JUGA: TK: Koalisi PDIP - Golkar Amanat Rakyat

Kendati fase rapat formal untuk RUU Pilpres sudah berkahir, FPG tetap menggunakan jalur musyawarah informal untuk mendekati fraksi lain.  "Memang masih ada lobby informal yang terus dilakukan FPG
Soalnya, FPG juga tidak menginginkan persoalan syarat dukungan capres harus diputuskan melalui mekanisme voting," terangnya.
 
Sebelumnya, fraksi Golkar mengusulkan syarat dukungan capres 30 persen

BACA JUGA: KPK Tahan Dua Pejabat KJRI Malaysia

Angka sama diajukan oleh PDI-P
Fraksi lainnya di DPR mayoritas mengusulkan syarat dukungan 15 persen.
 
Namun pada lobby terakhir, Golkar akhirnya mengalah dan turun di angka 25 persen

BACA JUGA: Australia Adili Dua WNI

Keputusan Golkar ini tidak diikuti PDIP  yang tetap ngotot pada 30 persenKabarnya, dalam lobby terakhir, PDI-P mengusulkan angka 29,99 persen.
 
Sementara di level fraksi yang mengusulkan lima belas persen, beberapa di antaranya juga sudah bergerak dan menaikkan syarat dukungan capres menjadi 20 persenFraksi yang melakukan  Sekertaris Fraksi Partai Bintang reformasi, Bahran Andang di tempat terpisah juga optimis syarat dukungan capres akan disepakati tanpa voting"Memang sudah tidak ada lagi pertemuan formal, tapi kan musyawarah bisa terus dilakukan," tegasnya.

Waktu tersisa sebelum RUU Pilpres disepakati pada tingkat pertama 21 Oktober mendatang, diharapkan bisa digunakan untuk melakukan musyawarah"Voting memang diharapkan menjadi jalan keluar saat betul-betul sudah buntu," terang anggota Pansus RUU Pilpres itu(ysd-)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Akan Dirombak


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler