jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menilai pihaknya tidak wajib mendaftar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapat surat keterangan terdaftar (SKT).
Menurut Munarman, FPI tak membutuhkan bantuan dari dana dari pemerintah sehingga tak perlu SKT dari pemerintah.
BACA JUGA: FPI Kirim Pesan ke Pihak Istana, Begini Kalimatnya
"Terhadap ormas yang tidak mendaftar, tidak bisa disebut ilegal. Karena hak berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi. Nah, jadi itu saya kira sudah selesai diskusi tentang itu," kata Munarman di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (31/12).
Munarman menilai perbedaan ormas yang terdaftar maupun tak terdaftar hanya pada penerimaan bantuan dana pemerintah. "Yang terdaftar hanya berhak mendapatkan bantuan dari APBN atau APBD kalau ormas di daerah," ujar dia.
BACA JUGA: Soal Kelanjutan Kasus Novel Baswedan, Kapolri Tegas Bilang Begini
Lebih lanjut kata Munarman, organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab itu selama 20 tahun berdiri tidak pernah menerima bantuan dari APBN.
Justru, Munarman mengatakan, FPI kerap membantu dan menyumbangkan tenaga dalam urusan sosial, seperti saat bencana alam.
BACA JUGA: Aksi Heroik Brigadir Tawakal Lumpuhkan Pria Bersajam Pengancam Warga
"Menyumbangkan tenaga relawan untuk membantu urusan-urusan sosial yang dilakukan pemerintah, relawan-relawan bencana, relawan-relawan tukang untuk membangun. Dulu ada program bedah kampung, itu yang disumbangkan oleh FPI," tutur dia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga