jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR makin getol menolak kebijakan sekolah lima hari atau full day school (FDS), yang hingga kini masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Bahkan fraksi partai berlambang kabah ini resmi membuka Posko Pengaduan FDS di ruang FPPP, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).
BACA JUGA: Hary Tanoe Dukung Jokowi, PPP Doakan Semoga Makin Percaya Diri
Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati mengatakan sejak awal wacana FDS dikemukakan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, pihaknya telah menerima banyak penolakan dari publik.
"Kami sudah mendapatkan respons dari masyarakat dan respons itu kebanyakan keberatan. Tentu nadanya itu mulai memarahi kami, sampai kemudian meminta tolong agar ini disampaikan ke pemerintah," ucap Reni saat membuka Posko Pengaduan FDS.
BACA JUGA: Sekali Lagi, Djan Faridz Merasa Paling Sah Pimpin Partai Kakbah
Sebagai anggota Komisi X DPR, Reni memastikan Mendikbud Muhadjir tidak pernah mengutarakan niatnya membuat kebijakan soal sekolah lima hari itu. Tiba-tiba saja terbit Peraturan Menteri Nomor 23/2017 yang mengatur FDS.
Komisi yang membidangi pendidikan di DPR, menurutnya pernah menanyakan soal kajian tentang kebijakan tersebut setelah ramai di publik. Tapi, hasilnya tidak pernah diberikan.
BACA JUGA: Menkumham Tetap Akui PPP Kubu Romi, Djan Faridz Siapkan Gugatan Lagi
"Makanya ketika ditanya mana hasil kajiannya, menteri tidak mengeluarkan itu. Kemudian ditanya apa hubungannya pendidikan karakter melalui sekolah lima hari, ternyata kami tidak memperoleh jawaban yang memadai," jelas dia.
Baru setelah publik menolak kebijakan tersebut, terungkap bahwa sekolah 5 hari hanya untuk kepentingan guru berkaitan dengan keselarasan jam kerja PNS.
"Hanya itu. Menurut saya itu sangat tidak fair, dunia pendidikan adalah satu-satunya bidang yang anggarannya diatur dalam UUD 1945," tegas dia.
Reni berharap melalui posko pengaduan itu, FPPP akan menghimpun semua apsirasi publik dan menyampaikan secara fair kepada pemerintah. Baik yang setuju maupun menolak kebijakan sekolah 5 hari.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekolah Lima Hari, Selamat Tinggal PR
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam