jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR mendukung komitmen pemerintah menjadikan 2018 sebagai tahun untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu caranya dengan memperkuat sektor pendidikan.
Hal ini disampaikan Ketua FPPP DPR Reni Marlinawati kepada jpnn.com, Rabu (2/5). Menurutnya, pendidikan merupakan investasi yang tak bernilai harganya. Namun, beragam persoalan masih menyelimuti sektor ini.
BACA JUGA: Inilah 4 PR Besar Sektor Pendidikan versi Fraksi PKS
"Sejumlah persoalan di dunia pendidikan juga masih mengemuka di publik yakni persoalan kualitas tenaga pendidik yang tidak merata, sekolah belum ramah anak serta akses sekolah bagi kelompok marjinal," kata Reni merespons momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), hari ini.
Dari sejumlah indikator tersebut, lanjutnya, penelitian Right to Education Index (RTEI) mengungkap bahwa indeks pendidikan Indonesia pada tahun lalu masih di bawah Filipina, bahkan Ethopia. Temuan ini menurut dia harus menjadi perhatian semua pihak.
BACA JUGA: Mularis - Syaidina Bertekad Perbaiki Pendidikan Palembang
Begitu juga penguatan karakter anak didik melalui jalur pendidikan harus senantiasa dilakukan oleh penyelenggara pendidikan.
Penguatan karakter tersebut meliputi akhlak, moral, serta nasionalisme yang dapat menjadi modal dasar dalam menghadapi perkembangan jaman yang sangat dinamis.
BACA JUGA: Calon Ketua KNPI Berharap Mutu Pendidikan Terus Ditingkatkan
"Jalur pendidikan menjadi jalan yang tepat untuk memastikan SDM Indonesia memiliki karakter khas Indonesia," tukas anggota Komisi X DPR ini.
Di sisi lain, penguatan lembaga pendidikan keagamaan termasuk pesantren juga harus senatiasa menjadi perhatian negara. Pendidikan berbasis keagamaan dan pesantren terbukti telah membantu kerja negara dalam pencerdasan kehidupan bangsa.
Begitu juga penguatan pendidikan berbasis vokasi semestinya semakin ditingkatkan untuk memastikan penyiapan angkatan kerja yang siap pakai.
"Persoalan di lapangan soal lulusan SMK yang banyak tidak tertampung dalam dunia kerja, semestinya dapat diselesaikan dengan melakukan koordinasi serta evaluasi lintas kementerian," pinta legislator asal Jawa Barat ini.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hardiknas 2018, Muhadjir Minta Anak Buah Terima Kritik
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam