jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, Hari Pendidikan Nasional merupakan momen tepat untuk melakukan refleksi bahwa pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan masih sangat besar.
"Perlu kerja keras untuk mengejar banyak ketertinggalan dalam dunia pendidikan Indonesia," katanya, Rabu (2/5). Dia menambahkan, UUD 1945 telah memberikan arah yang tepat, jelas dan kuat bagi sistem pendidikan nasional.
BACA JUGA: Mularis - Syaidina Bertekad Perbaiki Pendidikan Palembang
Tujuan sistem pendidikan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
BACA JUGA: Calon Ketua KNPI Berharap Mutu Pendidikan Terus Ditingkatkan
Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.
Berkaca dari mandat konstitusi tersebut, Jazuli merefleksikan kondisi pendidikan nasional hari ini masih jauh dari ideal. Menurutnya, Indonesia punya tantangan besar yang bisa disebut sebagai pekerjaan rumah besar.
BACA JUGA: Hardiknas 2018, Muhadjir Minta Anak Buah Terima Kritik
Pertama, menghadirkan siswa didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang masif dan eksesif yang membawa budaya liberal, sekuler, bahkan bebas nilai serta jauh dari agama.
"Sehingga marak pergaulan bebas, perilaku menyimpang, dekadensi moral (akhlak) dalam kehidupan generasi bangsa kita," katanya.
Menurut dia, tidak ada cara efektif untuk mengatasi hal tersebut kecuali dengan menanamkan nilai-nilai agama yang konsekuen terutama dalam dimensi pengamalan akhlak sehari-hari. "Karena iman, takwa, akhlak itu sumbernya agama," ungkap Jazuli.
Kedua, lanjut dia, pada saat yang sama harus mengejar ketertinggalan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui desain kurikulum dan materi ajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman yang terus berkembang.
Indeks pembangunan manusia (IPM) bidang pendidikan masih jauh tertinggal. Demikian halnya dengan kemampuan riset dan inovasi yang dihasilkan dunia pendidikan tinggi juga masih kalah dibandingkan negara-negara lain termasuk di kawasan Asia Tenggara.
Perkembangan dunia lebih cepat dari kemampuan manusia beradaptasi. Spirit ini yang harus ditangkap dan diaplikasikan dengan baik oleh dunia pendidikan.
Ketiga, yang tak kalah penting adalah pemerataan pendidikan dari sisi kurikulum maupun infrastruktur pendidikan ke seluruh wilayah Indonesia. Percepatan pencapaian pendidikan di berbagai daerah, terutama luar Jawa mutlak menjadi target dan prioritas pemerintah.
"Indonesia ini luas dengan karakter kemajuan masing-masing daerah. Kita memerlukan sistem pendidikan yang terstandardisasi dengan strategi pencapaian yang efektif untuk seluruh daerah di Indonesia," ungkap anggota Komisi I DPR ini.
Keempat, kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan wajib diperhatikan dan ditingkatkan oleh negara. Belajar dari negara-negara maju dalam pendidikan, komponen kesejahteraan ini penting karena secara psikologis dan kualitatif mempengaruhi profesionalisme dalam proses pengajaran.
Hal ini, bukan saja terkait gaji atau penghasilan, tapi menyangkut penghargaan profesi, peningkatan pengetahuan dan wawasan, serta tersedianya ruang kreativitas dan aktualisasi diri di lembaga-lembaga pendidikan.
"Seluruh PR di atas harus dijawab dengan kerja keras oleh kita semua karena tanggung jawab pendidikan bangsa ini ada di tangan kita semua," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menristekdikti Nasir: Hardiknas Momentum Memajukan Peradaban
Redaktur & Reporter : Boy