jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani menegaskan bahwa NasDem tidak ikut mengusulkan kenaikan tunjangan DPR.
Menurut Irma, usulan kenaikan memang dibahas dan diusulkan BURT atas persetujuan Ketua BURT Roem Kono. Tapi, fraksi NasDem tidak ikut mengusulkan karena abstain.
BACA JUGA: GP Ansor Turunkan Banser buat Pengamanan Idul Adha Warga Muhammadiyah
"Kami tidak ikut mengajukan, pada waktu itu kita absen melihat situasinya seperti itu. Anda cek wasekjen DPR, apakah NasDem ikut mengajukan. Tidak bulat (suara 10 fraksi) yang mengusulkan," jelas Irma, di gedung DPR Jakarta, Selasa (22/9).
Pembahasan usulan dilakukan sekitar Februari-Maret. Ketika itu kondisi ekonomi belum seburuk sekarang. Di sisi lain, Ketua BURT Roem Kono berargumen bahwa tunjangan DPR tak pernah naik sejak 2003.
BACA JUGA: Harga Sapi Naik Rp 3 juta, Kambing Rp 500 ribu
"Argumentasi ketua BURT, anggaran tunjangan 2003 belum pernah naik. Ketua BURT-nya dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, PDI-P. Kalau ada yang mengusulkan, persetujuannya dari ketua itu. Nasdem bukan partai pengusul," tegasnya.
Maka dari itu dia merasa perlu meluruskan pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tadi malam yang seolah memukul rata semua fraksi.
BACA JUGA: SP JICT Geruduk KPK, Laporkan Dugaan Korupsi RJ Lino
"Jangan semua fraksi dipukul rata. Kemenkeu harus sensitif. Kalau hal yang tidak penting jangan disetujui," kata Irma.
Apa yang disampaikan Irma itu menyahut pernyataan Menkeu Bambang di Komisi XI DPR yang mengaku tidak ikut campur soal kenaikan tunjangan DPR karena itu kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DPR. Menteri mengaku hanya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang plafon tertinggi kalau memang DPR ingin menaikan tunjangannya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Tiga Syarat Agar Pesawat Asing yang Melintas di Langit RI tak Dikejar Sukhoi TNI AU
Redaktur : Tim Redaksi