jpnn.com - JAKARTA - Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat terhadap keputusan Paripurna DPR tentang UU Pilkada perlu diklarifikasi secara tuntas pada publik.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, Jumat (26/9), menyikapi Fraksi Demokrat yang meninggalkan ruang Sidang Paripurna DPR di saat pengambilan keputusan tentang RUU Pilkada. Jika SBY tidak memberikan klarifikasi yang sejelas-jelasnya, menurut Laode Ida, bisa memunculkan berbagai kecurigaan publik.
BACA JUGA: Sudah 3 Gubernur Riau Ditangkap KPK
"Kalau diam saja, bisa menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat luas bahwa sikap itu hanya sandiwara belaka, dan sekaligus bermotif dendam kepada pihak Megawati-PDIP serta partai politik koalisinya yang jadi pemenang Pilpres 2014," kata dia.
Semula, senator dari Sulawesi Tenggara itu menyatakan penghargaan dan salut terhadap pernyataan SBY itu. "Secara pribadi semula saya apresiasi atas sikap dan arahan SBY untuk mendukung Pilkada langsung," tegasnya.
BACA JUGA: Extra Joss Gandeng Lazismu Salurkan Hewan Kurban
Tetapi ujar dia, fakta politik di mana gerbongnya di DPR tidak mewujudkannya, kembali menimbulkan spekulasi yang liar. "Seharusnya SBY sudah akan soft landing dengan berjasa besar menyelamatkan kemajuan demokrasi melalui, antara lain, pilkada langsung. Tapi situasi itu akan berbalik jadi keraguan besar. Atau barangkali juga pihak Fraksi Partai Demokrat di Senayan membangkang terhadap ketua umumnya yang masih presiden," kata Laode Ida.
Terakhir dia mengulang bahwa rakyat juga belum tahu benar maksud SBY mendukung Pilkada langsung. "Satu-satunya cara SBY harus klarifikasi itu semua secara baik," pintanya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Freeport Berniat Beli Listrik PLTA Sungai Mamberamo
BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU Adpem Disahkan, Pejabat tak Bisa Sewenang-wenang
Redaktur : Tim Redaksi