jpnn.com, TASIKMALAYA - Rencana Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum membentuk Dewan Pertimbangan Bupati (Wantimbup) terus menuai penolakan. Kali ini, lima fraksi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyatakan tidak setuju dibentuknya Wantimbup.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Jejeng Zaenal Muttaqin SHi mengungkapkan pembentukan Wantimbup belum tepat jika melihat kondisi kabupaten saat ini.
BACA JUGA: Industri Kreatif Bisa Berkembang Jadi Pariwisata
“Sebenarnnya belum diperlukan dan alangkah lebih baiknya memanfaatkan pejabat yang ada seperti asisten dan satf ahli. Karena mereka mempunyai tugas hampir sama dengan Wantimbup,” bebernya kepada Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group0, Minggu (10/6).
Ketua Fraksi Partai Golkar Hj Nina Supriatin SE mengatakan tidak setuju dengan rencana pembentukan Wantimbup karena tidak akan jelas manfaatnya. Kemudian bupati juga sudah mempunyai staf ahli dan asisten untuk mendampingi kebijakan kepala daerah.
BACA JUGA: Bupati Tasikmalaya Pernah Diusir Hansip karena Truntung
“Harus jelas dulu tugas dan fungsinya seperti apa jangan sampai tumpang tindih. Jadi ketika akan memberikan honor dari APBD tidak akan sia-sia,” jelasnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra H Cecep Ruchimat menilai Wantimbup dianggap belum tepat dibentuk di Kabupaten Tasikmalaya. “Ya belum layak dibentuk di pemkab, berbeda dengan Kota Bandung yang jelas daerah yang sibuk dan tinggi aktivitasnya,” bebernya.
BACA JUGA: PPP Umumkan Duet Emil-Uu, PKB tidak Setuju
Kemudian, kata dia, yang akan menjadi anggotanya adalah pensiunan pejabat dinilai kurang tepat. Berbeda dengan Wantimbup isinya adalah tenaga ahli, akademisi yang bisa membawa perubahan bagi kabupaten. “Kalau pejabat pensiun ya pensiun saja tidak usah direkrut lagi dengan wadah Wantimbup,” paparnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Ferry Willyam ST akan hadirnya Wantimbup dirasa kurang rasional untuk Pemkab Tasikmalaya. “Kalau menurut saya lebih baik maksimalkan saja staf ahli dan asisten yang sudah jelas tufoksinya, bukan malah membuat Wantimbup yang isinya pensiunan pejabat,” terangnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan H Demi Hamzah Rahadian SH MH menegaskan pembentukan Wantimbup tidak tepat dilakukan. Karena masih ada staf ahli dengan kewenangan yang sama. “Sekarang saja fungsi dari staf ahli belum maksimal, ini malah akan membentuk Wantimbup,” ucapnya.
Demi menilai pembentukan Wantimbup ini hanya untuk mengakomodir pejabat pensiun yang dekat hubungan emosionalnya dengan bupati. “Kalau ada anggaran lebih baik untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu,” paparnya.
Sementara itu saat dimintai tanggapan terkait Wantimbup kepada Ketua Fraksi PPP Asop Sopiudin dan Ketua Fraksi PAN Deni R Sagara belum memberikan jawaban. (dik)
Redaktur & Reporter : Soetomo