jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya proses etika Ketua DPR Setya Novanto yang berstatus tersangka ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Ketua Fraksi PPP DPR Reni Malinawati menyebutkan, di dewan ada mekanisme di MKD untuk menilai masalah etika kelembagaan ketika seorang pimpinan dewan berstatus tersangka.
BACA JUGA: Begini Komentar PDIP soal Setya Novanto
"MKD-lah yang bisa menentukan batas-batasan mana yang harus ditindaklanjuti," ucap Reni, Minggu (19/11).
Dia pun belum mengetahui adanya dua pengaduan dari masyarakat yang masuk ke MKD, soal dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Setya Novanto.
BACA JUGA: PAN Sarankan Setya Novanto Legowo Lepas Jabatan Ketua DPR
Secara internal, fraksi yang merupakan representasi partai berlambang kabah di parlemen, PPP juga belum membahas situasi ini.
Saat ditanya solusi ideal agar status Novanto tidak berimbas pada citra lembaga DPR, Reni tidak memberikan sikap. Termasuk soal kemungkinan meminta Novanto mengundurkan diri.
BACA JUGA: MKD Goyang Jabatan Setya Novanto
"Mengundurkan diri atau tidak, itu hak Pak Setnov. Persoalan kepatutan, lagi-lagi ini tergantung dari perspektif mana melihat. Tetapi jujur dengan terjadi kasus ini saya merasa prihatin, prihatin ke Pak Setnov, kemudian prihatin pada DPR," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mudah-mudahan Setya Novanto Menang Praperadilan Lagi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam