jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Bandung Oded M Danial menyampaikan seharusnya aksi walk out yang dilakukan tiga anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat rapat paripurna pembahasan RAPBD pada Jumat (26/11) tidak perlu terjadi.
Dia menyarankan seharusnya sikap ketidaksetujuan tersebut dapat disampaikan secara internal melalui rapat-rapat yang diselenggarakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum RAPBD dibawa ke rapat paripurna.
BACA JUGA: Buruh Kepung Monju Bandung, Long March ke Gedung Sate
"Kalau gitu (walk out) kan aneh, berarti tidak tahu substansinya," imbuhnya.
Oded juga menepis tudingan Fraksi PSI yang menyebut kalau porsi RAPBD tidak pro rakyat.
BACA JUGA: Satpol PP Bandung Menggencarkan Razia Prokes Jelang Libur Nataru, Siap-siap Saja
Menurutnya, RAPBD bahkan disusun mengedepankan pembangunan untuk Kota Bandung.
"Secara struktur APBD, antara belanja pegawai dan pembangunan tetap masih tinggi pembangunan. Urusan UHC, kesehatan, pendidikan, dan lainnya sudah di atas target dari yang diamanatkan undang-undang," terangnya.
BACA JUGA: Tanggul Jebol, Tiga Desa di Kabupaten Bandung Terendam Banjir
Oded menambahkan, bahwa ia berani mempertanggungjawabkan substansi dari struktur RAPBD tersebut.
"Dia harus baca dulu, dia kan tidak baca, berani diskusi. Saya sebagai wali kota, mana yang tidak pro rakyat," tandasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PSI melakukan interupsi dan walk out dari rapat paripurna DPRD.
Anggota DPRD Christian Julianto menyatakan kekecewaannya terhadap postur RAPBD 2022 yang tidak berpihak pada rakyat.
"PSI sudah mengikuti pembahasan dan penyusunan APBD dari tahun ke tahun, dan kami tidak menemukan ada visi kota yang jelas. Arah pembangunan Kota Bandung tidak jelas dan Bandung seperti kota auto-pilot," ucap Christian pada keterangan resminya.
PSI menilai komposisi dan prioritas RAPBD 2022 tidak proporsional. Tidak ada transformasi anggaran maupun solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Bandung.
"Permasalahan besar Bandung seperti banjir, transportasi umum, dan penanganan sampah tidak tersentuh dalam kebijaksanaan wali kota selama ini," sebutnya. (mcr27/JPNN)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina