jpnn.com - JAKARTA - Komisaris Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sekaligus Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Franciscus Welirang mengatakan Indonesia tidak perlu khawatir menghadapi era pasar bebas. Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lanjut dia, Indonesia tidak boleh defensif.
“Kita harus menerapkan strategi ofensif. Kalau menyerang, jangan setengah-setengah. Harus total. Kerahkan segala potensi,” tegas Franciscus Welirang seperti dilansir Harian Jawa Pos (Grup JPNN), Rabu (17/2).
BACA JUGA: Begini Cara Menguasai Pasar Global
Soal gencarnya produk impor masuk ke Indonesia, Franky, sapaan akrab Franciscus Welirang mengaku tidak khawatir. Sebab, banyak orang Indonesia yang loyal dengan produk asli dalam negeri. Misalnya yang terjadi di sektor pangan olahan.
“Lidah tidak bisa dibohongi. Ngapain makan makanan Thailand, Vietnam, kalau makanan Indonesia enak banget?,” ucapnya.
BACA JUGA: Kok Kemendag Tak Pernah Sanksi SPBU Nakal?
Di sisi lain, Franky berharap pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada proyek-proyek infrastruktur. Masalah pangan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat juga harus diperhatikan.
”Pemerintah boleh saja fokus pada pembangunan infrastruktur. Tapi, bukan berarti sektor pangan ditinggalkan,” tuturnya.
BACA JUGA: Kemenperin Genjot Pengembangan IKM
Franky mengakui, Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga memerlukan infrastruktur yang memadai.
”Ini harus jalan bareng antara pengembangan pangan dan infrastruktur. Sebab, untuk mengirim pangan ke seluruh pelosok negeri, perlu infrastruktur,” katanya.
Yang paling utama, kata Franky, pemerintah harus memperbaiki akurasi data pangan. Selama ini masalah pangan selalu menjadi polemik di Indonesia.
”Kami melihat selama ini kementerian, asosiasi, dan pihak-pihak lain sering berbeda. Tapi, belum ada upaya untuk menyamakan,” ujarnya.
Beberapa data yang sering kali berbeda antara lain produksi jagung, padi, dan gula. Sebagian lain terjadi di sektor peternakan seperti sapi dan perikanan. ”Harus ada data yang valid soal produksi dan kebutuhan. Sebab, ini berkaitan erat dengan masyarakat dan pembangunan infrastruktur pertanian. Menyangkut irigasi dan peralatan,” tambahnya.
Sayang, meski tahu, pemerintah membiarkan saja sehingga selalu menjadi masalah negeri ini.
”Data Badan Pusat Statistik (BPS) selalu dianggap 100 persen benar. Ini yang kita tidak terima. BPS selalu dianggap yang paling benar, yang lain salah. Padahal, seharusnya kebenaran itu tidak mutlak. Boleh diverifikasi atau diperbaiki,” cetusnya. (wir/c9/sof/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lion Air Group Beli 5 Alat Simulator Canggih
Redaktur : Tim Redaksi