jpnn.com, GRESIK - Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjanjikan percepatan kontrak karya untuk PT Freeport Indonesia.
Pernyataan Bahlil itu didasari keseriusan Freeport membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.
BACA JUGA: Resmikan Smelter Tembaga Freeport di Gresik, Menko Airlangga: Ini Paling Hebat
“Rasa-rasanya agak kurang adil kalau kita tidak memberikan perpanjangan tambahan,” ujar Bahlil saat menyampaikan sambutan pada peresmian pengoperasian smelter Freeport Indonesia di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Kamis (27/6).
Bahlil menambahkan Freeport-McMoRan juga sudah setuju menambah kepemilikan saham Pemerintah Indonesia.
BACA JUGA: Dukung Transformasi Digital, Pegadaian Hadir di Tech In Asia Product Development Conference 2024
“Kita akan mendapatkan saham tambahan sepuluh persen,” imbuh Bahlil.
Selain itu, Freeport Indonesia juga bersedia membangun smelter di Papua. Bahlil menyebut pembangunan smelter di Papua itu penting bagi warga di provinsi kaya sumber daya alam tersebut.
BACA JUGA: Freeport Indonesia Catatkan Sejarah Lagi, Smelter di Gresik Mulai Beroperasi
Oleh karena itu, Bahlil menegaskan pemerintah akan mempercepat proses perpanjangan kontrak untuk Freeport Indonesia.
“Tergantung, kalau Freeport juga sudah selesai (memenuhi, red) syarat-syaratnya, kami akan melakukan percepatan,” ucap Bahlil.
Ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019 itu menambahkan saham kepemilikan Freeport Indonesia tidak didominasi asing lagi.
Saat ini Pemerintah Indonesia menguasai 51 persen saham perusahaan tambang tersebut.
“Kalau ditambah sepuluh persen lagi, berarti sudah 61 persen milik Pemerintah indonesia. Jadi, kalau untuk negara kita saja kenapa harus kita buat ribet-ribet?” kata menteri yang juga menjadi salah satu negosiator perpanjangan kontrak karya Freeport tersebut.
Pada 1967, Freeport-McMoRan mendirikan PT Freeport Indonesia yang mengantongi kontrak karya pertama kali untuk mengeksploitasi tembaga di Timika pada 1967.
Kontrak karya yang berlaku selama 30 tahun itu diperpanjang pada 1991. Selanjutnya, Freeport memperoleh kontrak karya kedua yang juga berlaku selama 30 tahun.
Adapun untuk kontrak selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mensyaratkan Freeport mau melepas mayoritas sahamnya kepada Pemerintah Indonesia.
Selain itu, Presiden Ketujuh RI tersebut juga mensyaratkan pembangunan smelter untuk perpanjangan kontrak karya selanjutnya bagi Freeport.
Pada pertengahan November tahun lalu, Presiden Jokowi dalam lawatannya ke Amerika Serikat (AS) bertemu Chairman & CEO Freeport-McMoRan Inc. Richard C. Adkerson.
Pada pertemuan itu, kedua pihak membahas penambahan 10 persen saham Pemerintah Indonesia di Freeport dan pembangunan smelter.
Akhirnya, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para menterinya untuk memperpanjang kontrak karya Freeport yang berlaku hingga 2061.(jpnn.com)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sesuai Rencana, Smelter Freeport Gresik Beroperasi Juni 2024
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : JPNN.com