jpnn.com - TIMIKA - Pemerintah Kabupaten Mimika merasakan langsung dampak sedang tidak stabilnya kondisi PT Freeport Indonesia (PTFI). Tidak tanggung-tanggung, kabupaten yang menetapkan APBD sampai Rp 2,4 triliun ini tidak bisa mencapai target, karena ratusan miliar pendapatan yang bersumber dari PTFI tidak terbayarkan sampai akhir 2015 kemarin.
Seperti dikutip dari Radar Timika, Selasa (26/1), dalam struktur APBD Kabupaten Mimika, setelah mengalami perubahan dana perimbangan, dianggarkan Rp 1,9 triliun. Namun terealisasi hanya Rp 1,6 triliun atau kurang Rp 300 miliar.
BACA JUGA: Tragis! Mahasiswa Tewas Dihantam Ambulans, Konyol! Sopir Ambulansnya Mabuk
Dana perimbangan ini terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
Untuk DAU dan DAK terealisasi 100 persen. Yang tidak tercapai adalah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Dua sumber penerimaan ini yang sangat bergantung dari PT Freeport Indonesia. Bagi hasil PPh Pasal 25, WPOPDN Pasal 29 dan Pasal 21 yang ditargetkan Rp 113 miliar, yang ditransfer hanya Rp 65 miliar.
BACA JUGA: Sehari 2 Kapal Kecelakaan, Satu Dihempas Ombak Baubau, Lainnya Karam di Bokori
Kemudian bagi hasil dari iuran tetap (land-rent) dari target Rp 12 miliar yang terealisasi hanya Rp 3,9 miliar. Yang paling besar adalah bagi hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti) dari target Rp 828 miliar yang terealisasi sampai akhir tahun hanya Rp 580 miliar. Dengan demikian, masih kurang sekitar Rp 248 miliar.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga, Senin (25/1) kemarin mengatakan transfer dana perimbangan baru 70 persen. Ini tidak hanya terjadi di Mimika, tapi di seluruh Indonesia. Dan dampak dari empat jenis penerimaan ini, sangat berdampak besar terhadap penerimaan daerah.
BACA JUGA: Keren, Para Polantas Ini Belajar dari Teror Bom Sarinah
Namun yang jelas bahwa keberadaan PT Freeport Indonesia yang menjadi penyumbang untuk penerimaan ini sangat berpengaruh. Menurunnya penerimaan ini karena situasi ekonomi global kemudian situasi PT Freeport Indonesia yang sangat berdampak pada penerimaan daerah.
"Mudah-mudahan sambil berjalan ke depan, trend semakin baik,” katanya.
Paulus Yanengga mengungkapkan bahwa, Kabupaten Mimika sangat bergantung pada konstribusi PT Freeport Indonesia kepada Negara. Akibatnya dari target penerimaan Rp 2,4 triliun pada tahun 2015 lalu, hanya terealisasi Rp 2,1 triliun. "Jadi kalau Freeport tidak beroperasi baik, berarti kami punya perimbangan ke daerah juga terpengaruh,” terang Paulus.
Hal ini juga diakui Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Karena kondisi PTFI yang goyah dan tidak stabil, membuat Pemda Mimika mengurangi proyeksi RAPBD dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 2,5 triliun.
“Sekarang ini saham Freeport lagi turun, terus pergantian pimpinan Freeport, jangan sampai mereka bayarnya kurang,” kata Bupati. (sun/adk/jpnn)
Yang Tidak Mencapai Target
1. Bagi hasil PPh Pasal 25, WPOPDN Pasal 29 dan Pasal 21 yang ditargetkan Rp 113 miliar yang ditransfer hanya Rp 65 miliar.
2. Bagi hasil dari iuran tetap (land-rent) dari target Rp 12 miliar yang terealisasi hanya Rp 3,9 miliar.
3. Yang paling besar adalah bagi hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti) dari target Rp 828 miliar yang terealisasi sampai akhir tahun hanya Rp 580 miliar. Dengan demikian, masih kurang sekitar Rp 248 miliar.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lihat...Banjir Setinggi Pinggang Rendam Pasar Youtefa
Redaktur : Tim Redaksi