jpnn.com, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi anggaran kurikulum prototipe.
Organisasi tersebut menilai uang negara yang dialokasikan Kemendikbudristek terlalu besar, mengingat ini hanya program uji coba.
BACA JUGA: Kelas Peradana Kurikulum Bisnis Digital Shopee Disambut Antusias
"KPK harus turun tangan," kata Wakil Sekjen FSGI Mansur dalam pernyataan resminya, Jumat (28/1).
Berdasarkan data yang diperoleh FSGI, ada 2.500 sekolah penggerak (SP) dan 18.800 guru penggerak (GP) terlibat dalam uji coba kurikulum prototipe 2021. Anggaran yang dihabiskan untuk mereka mencapai Rp 2,86 triliun.
BACA JUGA: Permintaan Mas Nadiem Soal Kurikulum Prototipe, Guru dan Siswa Perlu Tahu
Jumlah tersebut kata Mansur, jauh lebih besar dibandingkan Rp 1,46 triliun yang dihabiskan untuk uji coba kurikulum 2013 (K-13).
"Padahal (uji coba K-13) melibatkan 6.326 sekolah dan pelatihan guru secara besar-besaran. Anggaran lebih besar untuk kurikulum prototipe, karena sekolah penggerak mendapatkan support dana khusus," tambah dia.
BACA JUGA: Kemendikbudristek Targetkan Semua Daerah di Provinsi Ini Terapkan Kurikulum Prototipe
Kemendikbudristek merencanakan total 40 ribu sekolah penggerak dan 405 ribu guru akan terlibat dalam uji coba ini hingga 2024.
Namun, Mansur tetap meragukan upaya tersebut bisa menghasilkan pondasi kokoh bagi penerapan kurikulum baru untuk 400 ribu sekolah.
Lebih lanjut dikatakan dia, opsi penerapan kurikulum darurat secara bebas pada awal pandemi tidak tepat diterapkan untuk kurikulum prototipe.
Sebab, kurikulum darurat hanyalah pemilihan materi esensial dari K-13.
Sangat berbeda dengan prototipe yang dinyatakan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai sebuah paradigma baru.
"Jika kurikulum prototipe akan diterapkan secara optional, apakah ada jaminan akan berlanjut setelah 2024," cetusnya.
Kalau tidak berlangsung setelah 2024, Mansur menegaskan, maka akan sisa-sia dan memboroskan uang negara. Sementara, dalam kondisi pandemi saat ini Indonesia membutuhkan pembiayaan besar untuk menyelamatkan bangsa. (esy/jpnn)
Redaktur : Adil
Reporter : Mesya Mohamad