jpnn.com - JAKARTA - Honorer K2 dan non-K2 yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Merdeka (Geram) menyiapkan aksi demo yang lebih besar lagi.
Rencana ini disiapkan setelah mereka tidak mendapatkan respons positif dari pemerintah daerah.
BACA JUGA: Ribuan Honorer K2 & Non-K2 Demo di Hari Pahlawan, Baca 9 Tuntutannya, Dahsyat!
"Pak gubernur tidak ada, yang mau menerima staf ahli, makanya kami tolak mentah-mentah," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Provinsi Kalimantan Tengah Tri Julianto kepada JPNN.com, Jumat (11/11).
Dia mengungkapkan massa aksi demo yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok masyarakat itu sangat kecewa dengan sikap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
BACA JUGA: Kabar Terbaru Seleksi PPPK 2022, Honorer K2 Teknis Pilu, 8 Poin untuk P1, Lumayan
Seharusnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Sugianto mendengarkan aspirasi masyarakat bawah termasuk honorer K2 dan non-K2.
Tri Julianto juga kecewa tidak ada penyelesaian 1.000 honorer teknis administrasi yang sudah dirumahkan berbulan-bulan lamanya.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Mas Nadiem, Guru Lulus PG Tanpa Formasi PPPK Wajib Tahu, Sabar ya
"Tidak ada penyelesaian dari pemda. 1.000 honorer ini sudah bekerja bertahun-tahun, kok mau dibuang begitu saja kayak sampah," ucapnya.
Dia memastikan aksi tersebut tidak hanya berhenti di situ saja.
Mereka akan terus memperjuangkan nasib honorer yang sudah ditindas dan tidak diselesaikan dengan cara manusiawi.
Tenaga Honorer Ajukan 9 Tuntutan
Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat termasuk honorer yang tergabung dalam Geram melakukan demo di hari pahlawan, 10 November 2022.
Aksi demo dipusatkan di kantor gubernur.
Adapun sembilan poin tuntutannya adalah:
1. Menuntut gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan visi misi dan janji-janji politik yang diberikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah.
2. Menuntut pemda Kalteng agar lebih serius dalam hal menyejahterakan masyarakat Kalteng.
3. Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk mewujudkan ketersedian infrastruktur dan aksebilitas penghubung antarkabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
4. Menuntut dan mendesak pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk dapat mengatasi masalah banjir yang dalam 2 tahun ini rutin terjadi di setiap musim penghujan.
5. Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk mengaktifkan kembali tenaga honorer baik honorer K2 dan non-K2 dengan membuat surat pemanggilan pengaktifan kembali.
6. Menuntut pemda Kalimantan Tengah untuk mendesak DPRD Kalimantan Tengah agar menyuarakan tentang RKUHP, RUU Sidiknas dan RUU Masyarakat Hukum Adat.
7. Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk dapat mengeluarkan regulasi tentang tambang rakyat yang menjadi mata pencharian masyarakat.
8. Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk mewujudkan daya saing SDM Kalimantan Tengah dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
9. Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan terkait food estate. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad