Gagal, Tiga Caleg Gugat UU Pemilu ke MK

JAKARTA - Lantaran gagal menjadi anggota DPR, sedikitnya tiga orang calon anggota lembaga legislatif (caleg) mengajukan gugatan uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, khususnya terkait pasal 205 ayat (1) ke Mahkamah Kostitusi (MK), Kamis (20/8)Ketiga caleg itu, masing-masing adalah H Andi Jamaro Dulung dan H Hamka Haq dari PPP, serta seorang caleg lain dari PDIP bernama Edward Tanari.

Ketiganya mengajukan uji materil, dengan alasan bahwa norma hukum yang terkandung dalam pasal 205 ayat (1) yang menjadi dasar penetapan BPP bagi kursi anggota DPR RI, telah mengabaikan suara sah dari rakyat pemilih yang menyalurkan suaranya kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen

BACA JUGA: GMBI: KPK Tetap Jadi Harapan Berantas Korupsi

"Pasal tersebut harus dibatalkan demi hukum, karena tidak mempunyai kekuatan mengikatDan harus dirubah, karena bertentangan dengan UUD 1945," kata pemohon II, H Hamka Haq, kepada wartawan di Gedung MK, Kamis (20/8).

Dijelaskan Hamka pula, bahwa pengurangan jumlah parpol dapat dilakukan dengan menolak parpol yang perolehan suaranya di bawah 2,5 persen secara nasional untuk ikut dalam pembagian kursi DPR RI

BACA JUGA: Dana Noordin Dari Osama

Namun suara rakyat yang memilihnya secara sah, harus tetap diikutkan dalam akumulasi angka BPP DPR, agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap rakyat.

"Membuang atau menyia-nyiakan suara rakyat yang sah karena tidak diikutkan dalam penentuan BPP menurut pasal 205 ayat (1) UU No.10/2008, jelas telah melanggar pasal 1 ayat (2) dan pasal 281 ayat (2) UUD 1945," tegasnya.

Terlebih lagi, seperti ditambahkan Hamka, semangat yang terkandung dalam pasal 202 sebelumnya semata-mata hanya dimaksudkan untuk penyederhanaan jumlah parpol, bukan untuk menyia-nyiakan suara rakyat yang sah dalam pemiluUntuk itu, pemohon pun meminta MK untuk mengubah bunyi pasal 205 ayat (1) dengan bunyi "Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR parpol peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari semua parpol peserta pemilu".

Seperti diketahui, bahwa pasal 205 ayat (1) menyatakan bahwa "Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR parpol peserta pemilu didasarkan atas hasil perhitungan seluruh suara sah dari setiap parpol peserta pemilu yang memenuhi ketentuan pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan"

BACA JUGA: Simpan Heroin di Dalam Al-Quran

(sid/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Prita Bantah Kesaksian Dokter RS Omni