jpnn.com - JAKARTA - Usulan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merekrut anggota TNI-Polri sebagai Satpol PP honorer dikritik melecehkan profesionalisme aparatur negara itu sendiri.
"TNI dilatih, dididik dan dipersenjatai untuk bertempur menjaga dan melindungi NKRI, sementara tugas satpol PP dapat diserahkan kepada masyarakat yang tak perlu membutuhkan pelatihan berat dan keras," tegas Anggota Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB. Hasanuddin, Sabtu (18/4).
BACA JUGA: Disabet Celurit, ABG Langsung Tewas
Dari struktur organisasinya pun, menurut dia, sangat tidak mungkin jika satuan TNI di bawah komando atau perintah wali kota atau gubernur.
"Ide Ahok sangat konyol, seharusnya dia memahami aturan perundang-undangannya," ujar mantan Sekretaris Militer Presiden tersebut.
BACA JUGA: Dicopot Gara-gara tak Dukung HMP yang Ditujukan ke Ahok
Dia menekankan, penempatan TNI sebagai satpol PP melanggar Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya pasal 7 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Setidaknya ada 14 item tentang OMSP, salah satunya adalah memberi bantuan kepada pemerintah tetapi harus dengan kebijakan dan keputusan politik negara.
"Artinya harus dengan persetujuan DPR," terangnya lagi.
BACA JUGA: Keluyuran Saat Unas, Ahok Instruksikan Kepsek Ini Dipecat
Dia menyarankan, sebaiknya Ahok merekrut mantan tamtama atau bintara untuk Satpol PP honorer. Paling tidak, TNI yang baru pensiun karena umur mereka masih 48 tahun, tapi dicampur dengan tenaga yang direkrut dari masyarakat sipil sebagai upaya mengurangi pengangguran, tandasnya.
Ahok dalam pernyataannya di Balaikota, Jakarta, Jumat (17/4) mengemukakan bahwa honorarium untuk penggunaan tenaga TNI/Polri sebagai Satpol PP honorer sudah tercantum dalam APBD 2015 yang telah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Ahok, biaya yang dibutuhkan untuk membayar personel TNI/Polri untuk menjadi tenaga honorer di DKI Jakarta juga jauh lebih rendah dibandingkan upah yang harus diberikan untuk pekerja outsourcing dan Pegawai Negeri Sipil.(wid/rmol/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antara Ahok, Prostitusi dan Cerita Nabi Sulaiman
Redaktur : Tim Redaksi