jpnn.com, SANTIAGO - Pemerintah Chili gagal mengubah konstitusi setelah mayoritas rakyat negara Amerika Selatan itu menolak rancangan yang diajukan.
Hampir 13 juta dari 15 juta warga Chili berpartisipasi dalam pemungutan suara yang digelar kemarin, Minggu (4/9).
BACA JUGA: Jokowi: Saya Taat Konstitusi dan Kehendak Rakyat
Hasilnya, hampir 62% pemilih menolak teks baru.
Dalam referendum yang digelar pada 2020 lalu, hampir 80% warga mendukung adanya konstitusi baru.
BACA JUGA: Gegara Masa Jabatan 8 Tahun, PM Thailand Diberhentikan Mahkamah Konstitusi
Masalahnya, konstitusi yang dirancang pemerintah bersama legislatif kemudian rupanya tidak sesuai dengan aspirasi mereka.
Pasal mengenai uang pensiun dan pluralnationalism bagi masyarakat adat jadi keberatan utama para penentang.
BACA JUGA: HNW Ajak Masyarakat Konsisten Jalankan Konstitusi, Tolak Wacana Presiden 3 Periode
Karol Cariola, juru bicara untuk kubu "setuju", sudah mengakui kekalahan pada Minggu malam.
Namun, dia juga mengingatkan bahwa mandat untuk menyusun konstitusi baru tetap berlaku.
"Kami berkomitmen untuk menciptakan kondisi untuk menyalurkan keinginan populer itu dan jalan yang membawa kami ke konstitusi baru," kata Cariola.
Presiden Chili Gabriel Boric mengatakan akan ada perubahan di kabinet dalam waktu dekat dan menjanjikan bahwa pemerintah akan berusaha keras menyusun draf baru.
"Kita harus mendengarkan suara rakyat. Kemarahan itu laten, dan kita tidak bisa mengabaikannya," kata Boric.
Presiden mengatakan dia akan bekerja dengan kongres dan berbagai sektor masyarakat untuk menyusun teks lain dengan mengambil pelajaran dari penolakan hari Minggu.
Partai-partai sayap kiri dan kanan tengah yang mempromosikan kampanye penolakan, juga telah sepakat untuk bernegosiasi untuk menyiapkan teks baru.
"Saya pikir ada dua hal yang menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Salah satunya adalah penolakan terhadap pemerintah Boric," kata analis politik Cristobal Bellolio kepada Reuters, menambahkan bahwa yang lainnya adalah politik identitas dalam kaitannya dengan masalah adat dan lainnya.
Konstitusi yang berlaku saat ini dibuat pada masa kediktatoran Augusto Pinochet dan dianggap terlalu berpihak kepada mekanisme pasar.
Demonstrasi besar-besaran yang diwarnai kekerasan pada 2019 melahirkan wacana konstitusi baru yang berfokus pada hak-hak sosial, lingkungan, kesetaraan gender dan hak-hak adat. (reuters/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif