jpnn.com - SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kaltim, memastikan memberikan perhatian serius masalah gaji yang diterima dokter honorer.
Hal tersebut disampaikan Sekkab Kutim Irawansyah saat coffee morning di Ruang Meranti, Setkab Kutim, kemarin (21/11).
BACA JUGA: Ini Jumlah Tenaga Kerja yang Kena PHK Hingga November
Sementara itu, soal pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kutim yang kini belum memiliki bangunan layak dan tanpa peralatan, juga akan dibahas di lingkup Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sebelumnya, regenerasi dokter di Kutim yang minim ditengarai imbas gaji bagi yang berstatus tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) yang rendah, Rp 2,2 juta per bulan.
BACA JUGA: Ya Ampun, Petani Panen Padi Pakai Perahu
Hal tersebut membuat dokter muda enggan bekerja di Kutim.
Di samping itu, keberadaan UPT Labkesda Kutim juga sangat memilukan.
BACA JUGA: Kota Bandung Bakal Punya Tim Saber Pungli Sendiri
Pasalnya, di sana tidak ada bangunan yang representatif dan peralatan yang mumpuni.
Akibatnya, sejak dibentuk pada 2013, instansi teknis tersebut belum pernah melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan lingkungan, semisal air, makanan, dan darah.
Dikonfirmasi soal rencana revisi gaji, Irawansyah mengatakan sedang membahas revisi berdasar kajian dari Dinas Kesehatan (Diskes) Kutim.
Kajian tersebut nantinya tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada 2017.
“Nanti akan kami lihat, berapa yang diajukan dan bagaimana kemampuan anggaran pemerintah. Tahun depan perkiraan APBD Kutim juga turun dari 2015 yakni menjadi Rp 2,3 triliun,” ungkapnya.
Meski demikian, dia memastikan, gaji dokter dengan status TK2D akan dinaikkan.
Pasalnya, itu berhubungan dengan peningkatan pelayanan untuk masyarakat.
Perihal kekurangan jumlah dokter pun akan ditambah, seiring peningkatan kesejahteraan. “Pasti naik, namun tentu kami belum bisa memutuskan berapa nominalnya,” ucapnya.
Sementara itu, terkait pembangunan gedung Labkesda, Bupati Kutim Ismunandar membenarkan akan membahas di tingkat TAPD.
Mengingat keberadaan labkesda sangat dibutuhkan, demi menunjang berbagai bidang usaha, semisal depot air minum dan penyedia makanan.
Bila beroperasi, bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru.
“Persoalan gaji dokter dan labkesda akan menjadi prioritas pembahasan untuk anggaran 2017,” singkatnya.
Di tempat terpisah, Kepala Diskes Kutim Aisyah menuturkan sudah menyiapkan telaahan gaji dokter untuk 2017.
Soal bangunan labkesda, juga sudah ada perencanaan. “Pembangunan tergantung keputusan TAPD. Kami instansi teknis hanya melaksanakan. Kalau perencanaan sudah ada, termasuk lahan juga siap,” tegasnya. (*/dns/ica/k8/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Cara Polisi Meminimalisasi Peredaran Narkoba
Redaktur : Tim Redaksi