jpnn.com - JAKARTA - Pakar birokrasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Miftah Thoha, menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memberikan gaji gendut bagi para PNS di ibukota.
Terlebih, Ahok juga ancang-ancang akan menaikkan gaji tenaga honorer, yang disebutnya bisa tiga kali lipat upah minimul provinsi (UMP). Diketahui, UMP DKI tahun 2015 sebesar Rp 2,7 juta.
BACA JUGA: Sebelum Reses, Jokowi Akan Temui DPR Bahas Kapolri
Menurut Pengamat Politik dan Birokrasi, Miftah Thoha, rencana kenaikan tersebut justru akan mengkhawatirkan. Alasannya, gaji sangat tinggi bisa berpotensi gaya hidup PNS hanya berfoya-foya, lupa bekerja.
"Kenaikan tidak imbang, nanti malah belanja-belanja terus sampai lupa bekerja," beber Miftah saat dihubungi RMOLJakarta (grup JPNN), Sabtu (13/2).
BACA JUGA: New York Times Soroti Tiga Kasus Korupsi
Pria bergelar profesori itu mengatakan, seharusnya Ahok tidak berlebihan dalam menyesuaikan gaji PNS tersebut. Sebab dia mengingatkan, saat ini masih banyak warga Jakarta yang serba kekurangan.
"Harus dilihat dulu bagaimana masyarakat Jakarta, jangan asal menaikkan saja," tuturnya.
BACA JUGA: Populi Center: PDIP Jangan Kayak Orang Lapar
Ketika ditanyakan apakah ada kepentingan lain yang dikehendaki oleh Ahok, di balik kebijakannya menaikkan gaji PNS tersebut, Miftah mengaku enggan untuk menebak-nebak.
Miftah hanya menegaskan, bahwa upaya Ahok yang menaikkan gaji PNS tersebut hanya sia-sia. "Sia-sia dan tidak mendasar," pungkasnya. (Agung M/sim/jkt/man)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Memprihatinkan, 83 Persen Pendidikan Honorer K2 di Bawah SMA
Redaktur : Tim Redaksi