jpnn.com - SAMARINDA – Nasib para guru honorer belum jelas, setelah pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.
Menukil data Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim, dari 10 kabupaten/kota total guru SMA/SMK berjumlah 9.200 orang. Lebih terperinci, 4.136 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sementara yang berstatus honorer, 5.064 orang.
BACA JUGA: Asah Kepekaan Siswa Jadi Reporter Lewat Backpacker Traveler
Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Deslan Nispayani menyatakan, hingga sekarang mengenai persoalan tersebut belum putus.
Memang, saat peringatan Hari PGRI, gubernur menginginkan seluruhnya diakomodasi pemprov. “Kami (pemprov) menginginkan begitu. Tetap bertanggung jawab,” ujarnya, seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Pemda Diminta Tingkatkan Sinergi dengan DPRD terkait Anggaran Pendidikan
Hanya, kembali lagi, bergantung kemampuan keuangan Kaltim. Sebab, peralihan tenaga honorer itu berimplikasi terhadap pengalokasian anggaran untuk gaji. Solusi terhadap persoalan itu masih dicarikan.
Yang mengemuka, di luar gaji pokok, tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNS direncanakan sesuai besaran upah minimum provinsi (UMP).
BACA JUGA: Kemenag Genjot MAK agar Lulusan Aliyah Bisa Bersaing
Sementara itu, bagi yang honorer, hanya mendapat insentif. Besarannya sama, sebesar UMP. Jika merujuk UMP Kaltim 2017 yang sudah ditetapkan, berarti sebesar Rp 2,33 juta.
“Kami berharap kabupaten/kota juga memerhatikan (nasib non-PNS) apabila di provinsi tidak terakomodasi,” tuturnya.
Maka itu, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kaltim tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang masih digodok.
Salah satu poinnya, yakni memberi celah agar pemerintah kabupaten/kota bisa turut mengalokasikan anggaran, khususnya bagi gaji guru honorer.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad sebelumnya mengatakan, sebaiknya dilakukan seleksi dan hitung ulang terkait guru honorer.
Dengan demikian, guru honorer yang direkrut benar-benar berkualitas. Jika pemprov merekrut tenaga honorer untuk jadi guru, harus disiapkan anggaran untuk gaji.
“Kami sependapat dengan kementerian. Biar sesuai dengan ilmunya,” kata dia. Itu, lanjutnya, juga mencegah kekhawatiran bahwa guru PNS menjadi santai akibat tenaga pendidik honorer yang membeludak. Justru, malah nanti guru honorer yang sibuk mengajar.
Terpisah, Wakil Ketua PGRI Kaltim Sutomo menuturkan, organisasi Oemar Bakrie tentu menginginkan agar seluruh guru honorer diakomodasi pemprov.
Mengenai penggajian, menjadi risiko dari alih kewenangan yang menjadi perintah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Diakuinya, memang, menjadi dilematis di tengah kondisi keuangan provinsi yang mengalami penurunan. Pemprov akan menjadi kewalahan.
“Kalau ada kabupaten/kota yang berbaik hati mau mengakomodasi, lebih baik. Toh, yang diajar juga anak-anak daerah itu,” terang Sutomo.
Dalam rapat koordinasi pengurus PGRI se-Kaltim di Samarinda, November lalu, salah satu SMA/SMK di Kaltim ada yang guru PNS-nya hanya dua orang. Adapun itu, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Selebihnya, guru honorer. Bila kondisinya guru honorer tak diakomodasi, sekolah tersebut terancam tutup.
Dia juga mengkritisi wacana guru honorer diseleksi dan dihitung ulang. Menjadi pertanyaan, ada jaminan atau tidak pasti diakomodasi pemprov. Jika hanya sebatas pendataan untuk mengetahui kebutuhan riil, menjadi percuma.
Menurutnya, dalam persoalan ini, pihaknya lebih condong agar pemerintah kabupaten/kota tak lepas tangan begitu saja. “Kalau masa bodoh diserahkan ke provinsi, ya dilematis,” tuturnya.
Namun, dia meyakini, beberapa kabupaten/kota masih memiliki kepedulian untuk menyiapkan anggaran bila seandainya ada guru honorer yang tidak tertampung pemprov.
PGRI terang dia, dalam waktu dekat merencanakan melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kaltim. “Menyampaikan kondisinya bahwa seperti ini,” ucap dia. (ril/rom/k15/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulkifli Hasan Setuju PMP Diajarkan Lagi di Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi