jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto kembali mengkritisi kebijakan pemerintah melakukan rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari jalur honorer K2.
Bambang meragukan kesiapan pemda soal anggaran untuk gaji PPPK nantinya. Pasalnya, APBD 2019 sudah diketok palu sebelum rekrutmen PPPK dilakukan.
BACA JUGA: Wakil Rakyat: Jadi PPPK, Kesejahteraan Honorer K2 Meningkat
"PPPK mulai kerja kapan? Pemberian honornya apakah sudah ada di APBN/APBD? Gunakan akal sehat," kata Bambang kepada JPNN, Jumat (22/2).
Dia mengingatkan honorer K2 tentang pertemuan Presiden Jokowi dengan perangkat desa yang gajinya dijanjikan setara dengan PNS golongan II A, yang ternyata juga tidak bisa terealisasi tahun ini.
BACA JUGA: Jumlah Honorer K2 Daftar PPPK Lebih Sedikit dari Jatah Formasi
BACA JUGA: Wakil Rakyat: Jadi PPPK, Kesejahteraan Honorer K2 Meningkat
Dalam satu tahun pembahasan APBN/APBD hanya dua kali yaitu penetapan dan perubahan. Kalau menggunakan akal sehat seharusnya diperhitungkan berapa jumlah honorer K2 yang akan diangkat menjadi PPPK.
BACA JUGA: 105 Pelamar PPPK Salah Pilih Instansi, BKN: Otomatis Gugur
"Memangnya sudah dianggarkan honorer K2 yang akan diangkat PPPK? Kan enggak ada pembahasannya baik di APBN/APBD. Jadi pakai akal sehat untuk mencermati kebijakan PPPK ini," ucapnya.
Bagi Bambang, kebijakan PPPK bagi honorer K2 dan penyuluh pertanian non K2, penyetaraan gaji bagi aparat desa layaknya PNS golongan II A, hanya pencitraan. Aslinya tidak ada keinginan pemerintah untuk menyelesaikan masalah besar tersebut.
BACA JUGA: PPPK Dianggap Solusi Masalah Honorer K2, tapi kok Tidak Ada Jaminan Lulus?
"Ini kalau saya katakan pencitraan versus akal sehat. Mana yang akan menang? Semua tergantung masyarakat termasuk honorer K2," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 93 Honorer K2 Tuntut Terbitkan NIP CPNS, Ada yang Menangis
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad