jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, anggaran belanja pegawai baik PNS maupun PPPK sudah ditanggung APBN. Untuk PNS maupun PPPK daerah, anggaran gaji mereka masuk dalam DAU (Dana Alokasi Umum). 

"Menurut Menkeu untuk pengadaan ASN tahun ini belanja pegawainya sudah dihitung. Makanya Mendikbudristek bilang anggaran 1 juta PPPK guru sudah ditanggung pusat," kata Bima Haria Wibisana dalam podcast JPNN.com, dikutip Kamis (24/6).

BACA JUGA: Kepala BKN: Kami Masih Ngotot Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK Dibuka 30 Juni

Dia menyebutkan, dana gaji PPPK sudah ada dalam DAU walaupun sedikit.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan gaji pegawai masuk dalam DAU. 

BACA JUGA: Seluruh PNS dan PPPK, Tolong Simak Penjelasan MenPAN-RB Ini ya, Penting

Cuma kata Bima, masing-masing daerah menghitung sendiri, kalau anggarannya sebegini apa cukup ya untuk bayar seluruh CPNS dan PPPK yang direkrut. Kalau alokasi anggaran DAU hanya sebegini, tidak bisa mengajukan formasi dalam jumlah yang banyak.

"Makanya yang diusulkan daerah hanya sesuai kemampuan dan tidak sesuai jumlah yang disediakan pemerintah pusat," terang Bima.

BACA JUGA: Bripka SP Ditangkap di Indekos, Kasusnya Bikin Malu Polri

Dia membeberkan, ada daerah yang sumber APBD-nya mayoritas dari DAU dan rata-rata digunakan sebagian besar untuk belanja pegawai.

Misalnya satu daerah, belanja pegawainya 50 persen dari APBD. Jika penduduk daerah itu 2 persennya adalah PNS, otomatis 50 persen APBD cuma untuk membiayai birokrasi.

Sedangkan 98 persen masyarakat hanya menikmati sisa anggaran APBD sehingga tidak fair. Karena sebagian besar untuk membayar gaji pegawai.

"Mestinya daerah mencoba meningkatkan ekonomi. Ini jadi masalah di Indonesia karena mereka sangat tergantung pada DAU," tandasnya. (esy/jpnn)

 

Jangan Lewatkan Video Terbaru: