jpnn.com - REJANG LEBONG - Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkup pemkab setempat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Rejang Lebong M Andhy Afriantodi menyebutkan daerah itu pada tahun 2022 menerima kuota PPPK dari pemerintah pusat sebanyak 242 orang.
BACA JUGA: P1 Batal Penempatan PPPK Guru 2022 & Tanpa Formasi Waswas, Dirjen Nunuk Bilang BeginiÂ
"Dari jumlah kuota PPPK ini yang SK-nya sudah turun sebanyak 77 orang untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Kontraknya selama lima tahun dan setiap tahun kinerja mereka akan dilakukan evaluasi," kata dia di Rejang Lebong, Senin (8/5).
Andhy menjelaskan evaluasi kinerja PPPK ini sama dengan evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah itu.
BACA JUGA: Hengki Kurniawan Menyerahkan Ratusan SK CPNS & PPPK, Ada Pesan Penting
Evaluasi terhadap kinerja PPPK tersebut, kata dia, dilakukan guna mengetahui tingkat kedisiplinan dan sudah menjalankan tupoksi atau tidak. Jika ada pelanggaran maka akan diberikan sanksi tergantung dengan berat tidak pelanggarannya.
"Sanksi disiplin yang dijatuhkan tergantung dari tingkat pelanggarannya, bisa sanksi ringan, sedang dan sanksi berat dengan pemutusan hubungan kerja," terangnya.
BACA JUGA: Usulan Formasi PPPK Guru 2023 Minim, Honorer Jangan Menangis, Mas Nadiem Punya 3 Jurus
Dikatakan, SK untuk 77 PPPK tenaga kesehatan ini sudah turun dan diserahkan langsung oleh Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi pada 2 Mei 2023.
Sedangkan untuk 141 PPPK jabatan tenaga pendidik dan 24 orang PPPK jabatan teknis SK-nya belum turun dari BKN.
Pemkab Rejang Lebong dalam APBD tahun 2023 telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembayaran gaji PPPK sebanyak 242 orang selama satu tahun berjalan. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu