jpnn.com, JAKARTA - Guru honorer lulus passing grade (PG) atau prioritas satu (P1), baik tanpa formasi maupun batal penempatan PPPK guru 2022 waswas tidak terakomodasi lagi tahun ini.
Mereka tidak sabar menunggu pengumuman formasi PPPK guru 2023. Ada kekhawatiran formasi yang disiapkan tidak sebanding dengan sisa P1 sebanyak 62.465.
BACA JUGA: Guru Lulus PG Optimistis PPPK 2023 Berpihak Kepada P1, Yakin Mas Nadiem Penuhi JanjiÂ
"Kira-kira P1 batal penempatan PPPK guru 2022 akan diprioritaskan tahun ini enggak ya," kata Dewi Nurpuspitasari, ketua Forum Guru P1 Batal Penempatan PPPK Guru kepada JPNN.com, Senin (8/5).
Dia menambahkan jika usulan formasi dari Pemda sedikit bagaimana P1 bisa terakomodasi.
BACA JUGA: Kuota PPPK Guru 2023 Sebanyak 601.286, Usulan Pemda hanya Sebegini, P1 Bisa Gigit JariÂ
Dewi berharap ada regulasi dan solusi yang terbaik agar semua sisa P1 bisa terangkut di PPPK guru 2023.
Dewi menyampaikan kekhawatiran lainnya dari P1 batal penempatan adalah jika pemerintah hanya mengutamakan guru honorer negeri.
BACA JUGA: P1 Pembatalan Akhirnya Lulus Pascasanggah PPPK Guru 2022, Siap-Siap Isi DRH
Sebab, guru P1 batal penempatan ternyata banyak juga dari sekolah swasta.
"Sebetulnya guru-guru swasta ini kan ada yang diberhentikan dari yayasan karena ikut PPPK. Ada juga yang memang mengundurkan diri," ucapnya.
Pengurus pusat Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja GLPGPPPK) Fulkan juga menyampaikan kekhawatiran sama.
Formasi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah P1 tanpa formasi PPPK guru 2022.
Dia mencontohkan, Pemkab Lampung Selatan hanya mengusulkan 120 formasi PPPK guru 2023 padahal sisa P1 sebanyak 727 orang. Itu berarti tahun ini masih tersisa 607 orang lagi.
"Kalau usulan hanya 120, bagaimana bisa selesai P1 ini. Keburu pensiun semuanya gurunya," ujar Fulkan.
Sama seperti Dewi, Fulkan pun mendesak pemerintah menyiapkan regulasi yang berpihak kepada P1 tanpa formasi. Dia juga menagih janji Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk melakukan top up formasi PPPK guru jika usulan pemda minim.
"Mudah-mudahan Mas Nadiem ingat semuanya janji yang diucapkan di depan Presiden Jokowi pada 3 Desember 2022 di HUT ke-77 PGRI ya," ucapnya.
Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani menegaskan pemerintah akan memprioritaskan P1 dalam perekrutan PPPK guru 2023. Sebanyak 62.465 P1 tanpa formasi akan diangkut di seleksi PPPK tahun ini.
"Data P1 yang batal penempatan maupun tanpa formasi PPPK masuk dalam database Kemendikbudristek. Mereka tidak perlu dites lagi dalam seleksi PPPK guru 2023," tegasnya.
Dirjen Nunuk kembali menegaskan 3.043 P1 yang penempatannya dibatalkan akan diprioritaskan pada PPPK 2023. Sebab, yang dibatalkan itu hanya penempatan, bukan kelulusannya.
Dia menambahkan para pelamar tersebut akan automatis diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1.
"Mereka tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Jadi, jangan khawatir," ucapnya.
Dirjen Nunuk menyampaikan P1 tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing- masing pada 2023.
Dia turut mendorong pemerintah daerah agar bersama memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi aktif.
Pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru, untuk mengajukan formasi diminta segera lakukan.
"Kami semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak.” pungkas Dirjen Nunuk. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad