Gakoptindo Usul Tata Niaga Kedelai Harus Ditangani Pemerintah, Ini Alasannya

Senin, 28 Februari 2022 – 16:05 WIB
Lahan kedelai di Indonesia. Foto: dok Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin memberikan saran kepada pemerintah tentang kondisi kedelai di Indonesia.

Saran tersebut dia ungkapkan pada saat penyelenggaraan rapat FGD Penyediaan Kedelai pada Minggu (27/2) di Jakarta.

BACA JUGA: Kementan Berharap Penangkar Benih di Jatim dan Jateng Penuhi Produksi Kedelai Lokal

Gakoptindo mengusulkan agar tata niaga ditangani oleh pemerintah dan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Karena kedelai ini masuk dalam golongan pangan strategis, harusnya pemerintah bisa mengubah kebijakan importasi dari Non Lartas menjadi Lartas, supaya bisa melindungi petani lokal," kata dia.

BACA JUGA: Kementan Gerak Cepat Kucurkan Alsintan untuk Dukung Kemajuan Pertanian di Sini

Dia mengaku akan terus mendukung pemerintah dalam hal negosisasi pembatasan jumlah impor kedelai GMO/Transgenik.

Selain itu, Aip menjelaskan lokasi terbesar industri tahu tempe.

BACA JUGA: Kementan Siapkan Benih Kedelai yang Bisa Disesuaikan di Iklim Tropis

Dia mengatakan industri terbesar tahu tempe berlokasi di Jakarta Barat yang menempati areal seluas 12,5 hektar dan diisi sekitar 1.400 pengrajin.

Adapun kebutuhan kedelai per hari 100 ton, sehingga rata-rata per bulan mencapai 3.000 ton.

“Perbandingannya 60% untuk tempe dan 40% untuk tahu. Kalau tempe kami biasanya kedelai impor, tetapi tahu lebih bagus kedelai lokal,” kata Aip.

Terkait harga, Aip memperkirakan kemungkinan tren akan kembali normal saat Brasil mulai panen, yakni di Agustus sampai November 2022 mendatang.

Saat ini harga di gudang importir Rp 10.800 per kilogram, sedangkan harga di pengrajin Jakarta Barat dari agen Rp 11.300 per kilogram.

Pada kesempatan itu Gakoptindo meminta beberapa hal untuk penyelesaian permasalahan kedelai.

Dia mengatakan bahwa pemerintah diharapkan bisa mempersiapkan produksi kedelai sebesar 1 juta ton secara bertahap.

“Kami akan serap semua kedelai lokal petani dengan syarat sesuai standar mutu industri tahu tempe. Untuk itu, diperlukan perbaikan pascapanen kedelai,” ujar Aip.

Dia berkomitmen jika kualitas produksi kedelai lokal mampu memenuhi standar mutu tahu dan tempe maka akan dibeli dengan harga Rp 9.000- Rp 9.500 per kg.

Mutu yang dimaksud antara lain umur panen sesuai, keseragaman warna, tidak tercampur kotoran, dan sesuai standar mutu yang ditetapkan di lab uji.

Selanjutnya Gakoptindo meminta kepada Pemerintah membatasi impor kedelai GMO/Transgenik maksimum 2 juta ton.

Pasalnya, kebutuhan 1 juta ton diharapkan bisa terpenuhi dari target produksi kedelai lokal.

Hal itu, menurutnya dapat dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas produksi kedelai lokal.

Kemudian untuk mendapatkan modal menyerap kedelai lokal petani, Gakoptindo mengusulkan fasilitasi pengrajin tahu tempe untuk memperoleh KUR guna membeli kedelai petani.

Sehingga petani juga akan lebih terjamin pasarnya nanti.

Diketahui, Kementerian Pertanian telah memfasilitasi MoU Gakoptindo dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal penyerapan kedelai lokal.

Aip berharap kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Primkopti Kabupaten/Kota dengan Gapoktan/Poktan diketahui Kepala Dinas Pertanian setempat agar masing-masing pihak dapat berkomitmen dalam menjalin kemitraan. (mrk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementan Dorong Grobogan Bisa Suplai Kebutuhan Benih Kedelai Nasional


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler