jpnn.com - JAKARTA - Babak baru konflik internal partai Golkar yang melibatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly akan meluas. Sebab, Fraksi Golkar di DPR memastikan menggulirkan hak angket untuk Menteri dari PDI Perjuangan itu.
Bahkan, pada pembukaan masa sidang ke III pertengahan bulan ini, DPR juga akan menggalang mosi tak percaya terhadap Yasonna. Ini menurutnya sebagai konsekuensi tindakan gegabah Yasonna menyikapi konflik Golkar.
BACA JUGA: BRAKK Minta KPK Usut Kasus Korupsi di Pelindo II
"Sebagai konsekensi daripada tindakan yang tidak profesional itu maka DPR pada kesempatan pertama pada sidang nanti, akan menggalang mosi tidak percaya pada menkumham agar presiden menggantinya," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Bambang Soesatyo, Jumat (12/3).
Politikus yang diakrab disapa Bamsoet meneruskan, aksi berikutnya dilanjutkan dengan menggulirkan hak angket atau penyelidikan terhadap Menkumham dalam keputusannya menerbitkan surat yang mengakui keabsahan pengurus Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.
BACA JUGA: Menteri Optimistis Desa Siap Kelola Dana APBN
"Yang kedua kita akan menggalang hak angket, karena hak angket sebagaimana tertuang dalam hak konstitusi DPR, kita akan mendorong penyelidikan terhadap tindakan menteri ini," tegasnya.
Ditanya mengenai keyakinannya bahwa kedua langkah politik tersebut akan mendapat dukungan dari fraksi lain, Bamsoet meyakinkan minimal mosi tak percaya dan angket menkumham akan didukung fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP).
BACA JUGA: Pasca Putusan MK, Pemerintah Segera Susun PP Pengelolaan Air
"Paling tidak KMP kita sudah sepakat, kita sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan KMP. Dan kita tahu suara KMP lebih besar daripada KIH di DPR," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Khofifah Nilai Sebaiknya Menikah di Usia Lebih 18 Tahun
Redaktur : Tim Redaksi