jpnn.com, AGAM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan data terkini jumlah korban banjir bandang alias galodo di Sumatera Barat (Sumbar).
Berdasarkan laporkan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB, hingga Rabu 15 Mei 2024, pukul 12.10 WIB, data korban meninggal akibat galodo Sumbar tercatat berjumlah 67 orang.
BACA JUGA: Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Kuansing Riau, Diduga Korban Galodo Sumbar
Sementara itu, korban hilang dilaporkan sebanyak 20 orang, 989 KK terdampak, serta 44 orang mengalami luka-luka.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, korban meninggal bertambah setelah BPBD Kabupaten Agam menemukan sebagian korban yang hilang dalam kondisi tak bernyawa.
BACA JUGA: Bejat! Pria Ini Tega Mencabuli Anak Kandung Gegara Sering Nonton Bokep
"Kita maksimalkan untuk terus melakukan pencarian di samping penanganan darurat yang lain dikerjakan," kata Suharyanto saat meninjau lokasi pengungsian warga terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor atau galodo di Sumbar, Rabu (15/5).
Menurut Suharyanto, BNPB sebagai fungsi komando penanganan darurat juga memastikan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hadir mendampingi warga terdampak.
BACA JUGA: Percepat Penanganan Bencana Sumbar, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca
Dalam kunjungan itu, kepala BNPB mendatangi dua lokasi pengungsian, yakni di Simpang Manunggal, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dan pos pengungsian di Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.
Suharyanto juga secara simbolis menyerahkan sejumlah bantuan logistik dan sembako guna memenuhi kebutuhan para pengungsi dalam beberapa hari ke depannya.
"Selama di pengungsian, kami memastikan kebutuhan dasar agar selalu terpenuhi, seperti sembako, kebutuhan bayi, pampers, pembalut, mukena, semua kita penuhi," ucapnya.
Dia juga menyampaikan bila ada warga terdampak yang saat ini tinggal di rumah kerabat, mereka bisa menerima bantuan dana tunggu hunian untuk sewa rumah.
Suharyanto juga meminta agar masyarakat yang terdampak dan saat ini sedang mengungsi agar dapat melaporkan tiap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi selama masa tanggap darurat.
Rencana Relokasi Rumah Warga
Pertemuan kepala BNPB dengan para pengungsi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar juga menjadi sarana untuk berdialog langsung sekaligus menyampaikan opsi relokasi rumah warga yang berada di zona berbahaya.
Saat ini tim Badan Geologi, BNPB, serta BMKG tengah melakukan kajian guna menentukan area mana saja dari daerah terdampak, berpotensi terdampak, hingga yang tergolong aman untuk ditinggali dan mana yang memang harus direlokasi.
Nantinya dalam proses relokasi, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan, sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB.
"Nanti yang menentukan aman dan tidaknya mereka yang ahli dari Badan Geologi dan BMKG," terang Suharyanto.
Oleh karena itu, dia berharap warga yang rumahnya masuk dalam zona berbahaya agar bersedia dipindahkan atau direlokasi. Bagi yang tidak pindah, tetapi rumahnya mengalami kerusakan, maka akan diperbaiki.
Bantuan perbaikan itu mulai dari Rp 60 juta untuk rusak berat, Rp 30 juta rusak sedang, dan Rp 15 juta rusak ringan. Sambil menunggu rumahnya jadi, akan diberikan juga bantuan dana tunggu hunian atau dana kontrak sampai maksimal enam bulan ke depan.
"Semoga sebelum enam bulan rumahnya sudah jadi," tutur Suharyanto.
Terkait rencana relokasi warga, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan pihaknya bersama Pemkab Agam telah memiliki lokasi yang akan dibangun rumah relokasi tersebut.
"Kami sudah berbicara dengan Pemerintah Kabupaten Agam dan sudah menyiapkan lokasi tersebut jika memang ada masyarakat yang ingin dipindah pada intinya pemerintah akan bangunkan lagi rumah warga yang rusak," ujar Mahyeldi.(fat/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam