Gamawan Fauzi Disarankan Mundur

JAKARTA- Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia, Ray Rangkuti minta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mundur dari jabatannya karena dari beberapa pernyataan dan sikapnya jelas sangat berseberangan dengan masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan para pejabatnya bebas dari praktek-praktek korupsi.

"Rakyat dan bangsa ini tengah berupaya menegakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsiSementara Gamawan Fauzi dibanyak kesempatan menyatakan sebaiknya praktek-praktek pemberian honor terhadap Muspida di seluruh provinsi yang juga bersumber dari APBN dilegalkan saja

BACA JUGA: Pemberi Tempat Sembunyi Noordin M Top Mulai Diadili

Ini jelas keinginan yang sangat menyakitkan rakyat dan sebaiknya Gamawan Fauzi mundur dari jabatannya," kata Ray, di press room DPR, Senayan Jakarta, Rabu (10/2).

Menurut Ray, ajakan agar pemberian honor terhadap Muspida yang bersumber dari APBN agar dilegalkan saja itu hanya untuk menyelamatkan masa lalunya di saat Gamawan Fauzi menjadi Gubernur Sumatera yang ternyata juga menikmat honor tersebut di luar gaji yang sudah ditetapkan undang-undang.

"Agar yang bersangkutan tidak diungkit-ungkit masa lalunya, maka disaat dirinya menjadi Mendagri, Gamawan Fauzi berupaya agar soal honor itu dilegalkan sajaPadahal undang-undang sudah mengatur bahwa setiap gubernur berikut muspida hanya berhak menerima gaji dari APBN

BACA JUGA: Soal Pajak, Ical Siap Ditembak

Di luar itu, jelas bertentangan dengan undang-undang," ungkap.

Menyikapi soal adanya honor yang diterima oleh sejumlah gubernur misalnya honorarium sebagai pembicara di sebuah diskusi atau seminar, Ray mengatakan itu sah-sah sajaTapi yang kita soal adalah temuan BPK yang menggarisbawahi adanya honor di setiap bulannya kepada gubernur atau muspida yang sumbernya dari APBN.

"Soal mereka dapat honor dari sebuah seminar atau diskusi, silakan saja

BACA JUGA: Perlindungan Cagar Budaya Rendah

Tapi ini pun bisa dipermasalahkan, apakah dia itu dalam perjalanan menggunakan dana APBN atau tidakMisalnya, dari daerah kerjanya untuk menuju JakartaApakah biaya tiket yang digunakan bersumber dari pemda atau tidakDan ini sangat mudah untuk membuktikannya, kalau kita memang konsisten dalam menegakan pemerintahan yang bersih," imbuhnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical Tak Gentar Ancaman Reshuffle