Ical Tak Gentar Ancaman Reshuffle

JAKARTA- Golkar tak keder dengan ancaman reshuffle kabinet yang dilontarkan Partai Demokrat terkait sikap Fraksi Golkar di DPR yang ngotot membuka borok dalam kasus Bank CenturyKetua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyatakan bahwa Golkar konsisten ingin menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Golkar akan mengingatkan kalau ada yang salah, meski kita dalam koalisi

BACA JUGA: Dikira Maag, Ternyata Sakit Jantung

Teman yang baik akan selalu mengingatkan kalau ada yang salahSikap ini diterapkan juga di fraksi dan akan tetap konsisten," ujar Aburizal dalam pertemuan antara Fraksi Golkar DPR dengan Menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dari Golkar di gedung DPR RI, Rabu (10/2).

Aburizal mengakui, sikap Partai Golkar itu jelas akan menimbulkan konsekuensi

BACA JUGA: Telantarkan Lahan, Seharusnya Pengusaha Dihukum

Termasuk, kemungkinan adanya penyikapan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono"Sebagai konsekuensi logis maka Partai Golkar akan siap menerima apa keputusan dari presiden," tandasnya.

Lebih lanjut bos grup Bakrie yang akrab dipanggil dengan nama Ical itu menegaskan, Golkar tidak pernah berkoalisi dengan Partai Demokrat

BACA JUGA: Pimpro Sapi Impor Depsos Diperiksa KPK

Golkar, tandas Ical, hanya berkoalisi dengan Presiden SBY.

"Kebetulan PD berkoalisi dengan PresidenJadi kedudukannya (Golkar dan Demokrat) samaDemokrat bukan Presiden, tetapi partai yang juga berkoalisi dengan presiden," sambungnya.

Ical menambahkan, yang bisa memberikan penilaian terhadap kinerja partai koalisi adalah PresidenNamun Ical juga menegaskan, jika ada partai yang tidak baik dalam menjalankan tugasnya, Partai Golkar juga berhak mengajukan recall kepada presiden"Semua posisinya sejajar dan itu tercantum dalam kontrak koalisiTidak bisa saling mengancam," tegasnya.

Ical mengakui bahwa dirinya tak pernah mengancam"Tapi jangan coba-coba mengancam sayaCuma satu deal dengan SBY yakni kontrak koalisiTidak ada deal lain, selain ingin mensejahterakan rakyat," imbuhnya.

Sementara Menko Kesra Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum Golkar,  menyatakan bahwa reshuffle merupakan kewenangan Presiden"Itu hak prerogatif PresidenBeliau punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan," ucapnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Komjak Tindak Lanjuti Aduan Sigid