jpnn.com, JAKARTA - Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana pada Senin (14/2) menyatakan, pihaknya terus mengoptimalkan penindakan di bidang cukai, khususnya rokok ilegal.
Hal tersebut tidak hanya merugikan kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak negatif terhadap industri rokok dalam negeri dan penerimaan negara.
BACA JUGA: Bea Cukai Bengkalis Gagalkan Peredaran Sabu-Sabu, Sebegini Jumlahnya
Hal ini didasari fakta bahwa jumlah penindakan rokok ilegal masih menjadi yang terbesar di antara penindakan lain yang dilakukan Bea Cukai selama 2021.
Hatta mengatakan, penindakan rokok ilegal mengisi 47,49 persen kinerja pengawasan Bea Cukai.
BACA JUGA: Bea Cukai Teluk Bayur Bongkar Penyelundupan Tembakau Gorila via Jasa Titipan
Kemudian, penindakan terhadap kapal pengangkut barang-barang ilegal, minuman keras tak berpita cukai, dan narkoba.
''Melalui Operasi Gempur, Bea Cukai terus menindak rokok ilegal, yaitu yang tidak berpita cukai, berpita cukai salah peruntukkan, palsu, atau kedaluwarsa,'' ucapnya.
BACA JUGA: Bea Cukai Asistensi Ekspor Perdana Produk Perikanan dan Pertanian di 3 Daerah Ini
Pengawasan ini tidak hanya melindungi masyarakat sesuai fungsi Bea Cukai sebagai community protector, tetapi juga mengamankan penerimaan negara di bidang cukai untuk menciptakan persaingan sehat bagi industri rokok dalam negeri.
Hatta menyebutkan, untuk mewujudkan optimalisasi penindakan rokok ilegal, Bea Cukai tahun ini menggunakan pendekatan humanis.
"Memperhatikan kondisi pandemi Covid-19, pengawasan rokok ilegal di daerah produsen harus dilaksanakan secara elegan, mengedepankan pencegahan, dan pembinaan masyarakat di samping penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas,'' ujar Hatta.
Salah satu cara yang ditempuh Bea Cukai adalah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lain seperti yang dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur (Jatim) I, Kanwil Bea Cukai Jatim II, Bea Cukai Pasuruan, dan Bea Cukai Madura.
"Menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Bea Cukai untuk menindak rokok ilegal secara humanis, Kepala Kanwil (Kakanwil) Bea Cukai Jatim I Padmoyo Tri Wikanto dan Kakanwil Bea Cukai Jatim II Oentarto Wibowo berkoordinasi dengan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto,'' ujarnya.
Pihak Bea Cukai maupun TNI telah sepakat mengamankan penerimaan negara di bidang cukai dengan menguatkan pembinaan teritorial.
Kedua pihak sepakat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk membangun kawasan industri hasil tembakau (KIHT) bagi para pengusaha rokok kecil yang kesulitan mendapatkan tempat produksi.
"Kami berharap semua rencana dapat berjalan dengan lancar dan dari sinergi yang terjalin pun dapat berbuah manfaat untuk kesejahteraan masyarakat di daerah," ujar Hatta.
Sinergi serupa dilaksanakan Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan Hannan Budiharto yang menggelar diskusi dengan Danpussenkav Kodiklatad di Yonkav 8/NSW/2 Kostrad.
Kunjungan tersebut didasari undangan Komandan Batalyon Kavaleri 8 Divisi Infantri 2 Kostrad (Yonkav 8/NSW/2 Kostrad) Letnan Kolonel Kav Suharto sebagai bukti nyata kuatnya sinergi kedua pihak.
"Bea Cukai Pasuruan dan Yonkav 8/NSW/2 Kostrad sering berdampingan demi menyukseskan program gempur rokok ilegal,'' tutur Hatta.
Dengan berlangsungnya kunjungan kerja tersebut, sinergi keduanya semakin kuat demi kemajuan Indonesia," ujarnya.
Bea Cukai Madura menggandeng berbagai instansi di wilayah Sumenep untuk menjalin sinergi dalam penegakan hukum di bidang cukai.
Hatta menjelaskan, Kepala Kantor Bea Cukai Madura Yanuar Calliandra mengunjungi Dandim 0827/Sumenep Letkol Inf Nur Cholis, A.Md., Kapolres Sumenep AKBP Rahman Wijaya, S.IK, S.H, M.H., dan perwakilan Kejaksaan Negeri Sumenep.
"Dalam kunjungan ini, Bea Cukai menyampaikan apresiasi atas kerja sama dalam pemberantasan rokok ilegal di Wilayah Sumenep,'' tandas Hatta. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi