Ganjar dan Rudy Diberi Sanksi, Kenapa PDIP Ogah Minta Klarifikasi Puan Maharani?

Rabu, 26 Oktober 2022 – 20:26 WIB
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun (kiri) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pertemuan klarifikasi di Ruang Rapat II DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (24/10). Foto: dokumentasi DPP PDIP for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menjatuhkan sanksi kepada kader-kadernya yang sudah getol berbicara soal capres untuk Pilpres 2024.

Sebagai contoh, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengeluarkan sanksi berupa teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang mengaku siap menjadi capres saat menjawab pertanyaan dalam wawancara di sebuah stasiun televisi.

BACA JUGA: Ganjar Tidak Bersalah soal Siap Jadi Capres, tetapi Kena Sanksi Teguran Lisan

Adapun sanksi berupa peringatan keras dan terakhir diberikan kepada Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang dikenal getol mendukung Ganjar Pranowo.

DPP PDIP juga menjatuhkan peringatan keras dan terakhir kepada para pendukung Puan Maharani yang tergabung dalam Dewan Kolonel.

BACA JUGA: Ganjar Cuma Ditegur, Dewan Kolonel Pendukung Puan Diberi Peringatan Keras

Para pegiat Dewan Kolonel merupakan anggota Fraksi PDIP DPR, yakni Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

Namun, sejauh ini DPP PDIP tidak pernah meminta klarifikasi dari Puan. Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, justru Puan tidak terkait dengan Dewan Kolonel.

BACA JUGA: Berkaca-kaca dan Bergetar, Komarudin PDIP Umumkan Sanksi untuk Rudy Pendukung Ganjar

“Mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu (pembentukan Dewan Kolonel),” ujar Komarudin dalam jumpa pers di DPP PDIP, Rabu (26/10).

Namun, Komarudin punya analisis soal para pegiat Dewan Kolonel yang berinisiatif membentuk tim sukses untuk putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.

“Kadang-kadang teman-teman ini, kan, terlalu kreatif, untuk cari muka kadang juga. Itu bukan menolong pemimpin, kadang menjerumuskan pemimpin juga,” tutur Komarudin.

Politikus asal Maluku itu menegaskan pembentukan Dewan Kolonel telah menyalahi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP.

“Itu yang harus ditertibkan,” ucap Komarudin.

Oleh karena itu, Komarudin juga bakal meminta satu per satu politikus PDIP yang terlibat Dewan Kolonel memberikan klarifikasi.

“Kami sedang persiapkan untuk panggil gelombang berikutnya, tertibkan semua tanpa terkecuali,” katanya.(ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebenarnya Rudy Solo Tersinggung soal Celeng, tetapi Lebih Baik daripada Banteng Celengan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler