jpnn.com, JAKARTA - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo enggan masuk kabinet atau menjadi menteri untuk pemerintahan mendatang.
Ganjar memilih berada di luar demi hidupnya pihak penyeimbang dalam iklim demokrasi.
BACA JUGA: Kubu Prabowo-Gibran Yakin Kandaskan Gugatan AMIN dan Ganjar-Mahfud di MK
Dia menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menawarkannya posisi menteri menyusul wacana pembentukan koalisi besar oleh parpol pengusung paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Saya sampaikan terima kasih, lebih baik diberikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih," kata Ganjar dalam keterangan persnya, Selasa (26/3).
BACA JUGA: Prabowo: Terima Kasih, Pak Jokowi
Eks gubernur Jawa Tengah itu menyebutkan posisi menteri bagi pemerintahan mendatang bisa diberikan kepada pihak yang sudah berjuang memenangkan kandidat.
"Jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung, itu yang diutamakan bukan saya, tidak fair. Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance," ujar Ganjar.
BACA JUGA: AirAsia MOVE Luncurkan Unlimited Asean Pass untuk Terbang Gratis Sepuasnya
Selain menjadi penyeimbang, alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu memilih menjadi rakyat biasa setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sengketa pilpres 2024.
Ganjar bersama para sukaelawan akan melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan.
"Maka, ada banyak yang bisa kami kerjakan untuk rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat dengan perolehan suara, yakni 96.214.691 atau 58,59 persen.
Sementara itu, kandidat Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN memperoleh 40.971.906 suara atau 24,95 persen.
Selanjutnya, paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengumpulkan 27.050.878 suara atau 16,47 persen.
Namun, paslon AMIN dan Ganjar-Mahfud masing-masing menggugat hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 ke MK.
Keduanya sepakat meminta MK melaksanakan pilpres 2024 ulang karena aksi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tembak dan Tusuk 2 Debt Collector, Oknum Polisi Polda Sumsel Masuk DPO
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan