jpnn.com - SEMARANG - Sikap Walikota Surakarta FX Rudyatmo menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengundang perhatian Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo. Menurut gubernur, sikap Rudy tersebut sebenarnya hanya kurang komunikasi saja.
"Saya sempat ngomong sama dia (Walikota Surakart, red). Ternyata hanya butuh komunikasi saja," jelas Ganjar di Semarang, Kamis (13/11).
BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi 2015 Lebih Tinggi
Menurutnya, kalau sejak awal pemerintah pusat mengajak komunikasi, komentar yang disampaikan Walikota Surakarta tidak akan prematur seperti itu. Sehingga menurut Ganjar, sebelum kebijakan diketok, presiden mengundang gubernur se-Indonesia terlebih dahulu untuk bicara.
"Mengundang gubernur itu untuk mengomunikasikan dengan bupati/walikota. Atau presiden langsung mengundang bupati/walikota juga tidak apa-apa," katanya.
BACA JUGA: Andrinof : BBM Naik Tunggu Kartu Selesai Dibagikan
Dengan cara seperti itu, masih menurut Ganjar, presiden juga akan mendapat data valid. Sehingga kepala daeran bisa memahami dan bisa memberi penjelasan yang tepat pada masyarakat.
Sebagaiman diberitakan, Walikota Surakarta FX Rudyatmo menyatakan menolak rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan Presiden Jokowi. Dia menilai keputusan pemerintah tidak tepat mengingat rakyat lagi sulit. Jika sikapnya itu dianggap membangkang dia siap diberi sankki oleh partainya PDIP.
BACA JUGA: Garuda Indonesia Angkut 20,9 Juta Penumpang Sepanjang Triwulan III
Rudi menyatakan tidak takut dengan sanksi yang diberikan. Sikapnya itu bukan sekadar ingin berbeda. Namun keluar dari isi hati atas kondisi rakyat yang saat ini sedang berat. Jika ditambah lagi dengan dampak - dampak kenaikan BBM, ekonomi kelas bawah akan ambruk.
"Ini penting saya ingatkan karena ini sesuai janji kampanye beliau (Jokowi) dulu. Jangan dianggap saya hanya asal membuat sikap berbeda. Saya berbeda karena secara prinsip saya tidak bisa membiarkan sesuatu yang tidak tepat diberlakukan," kata Rudi kepada wartawan di Surakarta, Selasa (11/11).
Kalau toh harus menaikkan BBM, kata Ketua DPC PDIP Solo ini, Jokowi harus melewati tiga tahapan terlebih dulu. Itupun masih ditambah dengan situasi lain yang harus dipertimbangkan lagi sebelum keputusan diambil.
Pertama, terlebih dulu harus memberantas mafia minyak. Lagipula hal tersebut adalah janji kampanye Jokowi yang akan memberantas mafia minyak di tanah air yang selama ini disebut-sebut mengangkangi tata niaga minyak sehingga harga minyak menjadi melambung.
Selanjutnya harus terlebih dulu memperbaiki semua infrastruktur, jika memang Jokowi konsisten dengan janjinya untuk tidak menyengsarakan rakyat kecil sesuai janjinya dulu.
Sedangkan yang ketiga, pemberlakuan harga baru secara bertahap agar tidak terjadi gejolak. Misalnya terlebih dulu menaikkan harga BBM untuk kendaraan roda empat. Sedangkan untuk motor masih bisa membeli seperti harga lama dengan menunjukkan kupon.
"Silakan saja menaikkan harga BBM tapi tahapan itu dilalui dulu, bukan tiba-tiba harga dinaikan dengan mengabaikan hal-hal yang bisa dilakukan untuk menekan harga BBM," ujar Rudy lagi.
Pertimbangan lain yang harus diperhitungkan menurut Rudy adalah harga minyak dunia yang cenderung menurun saat ini. Jika bersikeras menaikkan harga BBM di saat harga minyak global menurun, maka pemerintah wajib secara transparan membuka hitung-hitungannya kepada publik.
"Tanpa itu maka akan merugikan pemerintah karena publik akan membuat persepsi sendiri perihal keputusan yaang tidak populis tersebut,"katanya.
Menanggapi sikap Rudy, yang juga Ketua DPC PDIP Surakarta, Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sujatmiko juga tidak berani bersikap tegas
"Saya tidak usah komentar dulu soal itu. Tolong jangan diarahkan ke soal itu," ungkap Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sudjatmiko, Rabu (12/11).
Meski tidak mau komentar banyak, dan terkesan menghindari benturan dengan walikota Surakarta, Heru menyampaikan kalau intruksi partainya sudah jelas. Ketua Umum DPP PDIP Hj Megawati Soekarnoputri mengintruksikan semua kader di semua tingkatan supaya mendukung program pemerintah.
Sebab, sekarang ini PDIP adalah partai pemerintah, setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi dilantik sebagai presiden-wakil presiden periode 2014-2019.
"Jadi kita ikuti program dan kebjikan DPP. Tapi tolong komentar saya jangan dikaitkan secara spesifik pada sikap Walikota Surakarta," tukasnya. (udi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marwan Jafar Siap Jadi Sales Kreatif Pedesaan
Redaktur : Tim Redaksi