jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima kunjungan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh dan rombongan dari Kementerian Keuangan di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Dalam kunjungan tersebut Ganjar dan rombongan Kemenkeu sharing terkait pengelolaan APBN dan APBD, khususnya dalam menstimulus ekonomi selama pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Seharusnya KPK Cermati Kerugian Uang Negara soal Formula E di Jakarta
"Tadi Irjen Kemenkeu berkunjung untuk memastikan governance kita tetap berjalan. Karena ini masih masa pandemi, bagaimana menggunakan keuangan negara dengan benar, bagaimana APBN dan APBD menstimulus ekonomi," kata Ganjar usai bertemu rombongan dari Kementerian Keuangan.
Ganjar menjelaskan dalam diskusi tersebut ada beberapa hal yang dibahas. Di antaranya problem apa yang dihadapi dalam konteks governance dan konteks auditing system, serta bagian mana saja yang mempunyai potensi masalah.
BACA JUGA: APBN Bikin Proyek Kereta Cepat Makin Ngebut
"Tadi diungkapkan semua bahwa penentuan harga sendiri yang berbeda, dari waktu ke waktu kok berbeda khususnya ketika kita beli peralatan terkait pandemi. Ini yang tadi disampaikan, nanti akan kita tindak lanjuti dan diskusikan lagi. Intinya bagaimana mengamankan uang negara dalam kondisi pandemi seperti ini. Uang yang kita keluarkan harus bisa mendorong ekonomi tumbuh," jelasnya.
Terkait pengelolaan keuangan tersebut, Ganjar juga menyatakan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah pusat.
BACA JUGA: KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Terpidana Juliari Batubara ke Kas Negara
Oleh karena itu sinkronisasi sistem antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi penting.
"Ini penting banget sehingga semua bisa tahu dan tidak ada yang disembunyikan karena uang negara semua harus di-disclosed, semua harus terbuka. Sinkronisasi sistem ini yang menurut saya penting sehingga Irjen Kemenkeu datang ke sini untuk memberikan briefing sekaligus mendapatkan masukan dari daerah," katanya.
Dia menambahkan memasuki era digitalisasi seperti saat ini, sistem e-audit sudah harus masuk. Selain memudahkan proses audit, penggunaan itu juga dapat mempercepat audit.
"Beliau ini sudah ke provinsi lain juga dan saya kira sama problemnya, karena situasinya memang turbulens kemarin, tidak pasti. Jadi kita mesti membuat sinkronisasi. Kalau sudah audit saya rasa kita sudah harus masuk e-audit," kata Ganjar. (flo/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Natalia