jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang denda Rp 500 juta dari terpidana korupsi terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19, eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke kas negara.
Hukuman denda itu merupakan bagian dari vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap Juliari, yang terbukti menerima suap terkait pengadaan bansos Covid-19.
BACA JUGA: KPK Eksekusi Juliari Batubara ke Lapas Klas I Tangerang
"Penyetoran uang denda sejumlah Rp 500 juta ke kas negara dari terpidana Juliari P Batubara," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (24/9).
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Juliari yang dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp 32,482 miliar terkait pengadaan bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
BACA JUGA: Tok! Anak Buah Juliari Batubara Divonis 7 Tahun
Juliari terbukti melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
Selain itu, Juliari juga dihukum denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Juliari Batubara pada 23 Agustus 2021 lalu.
BACA JUGA: Terbukti Bersalah Korupsi Proyek Bansos, Mantan Mensos Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara
Juliari juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14.597.450.000, yang apabila tidak dibayar paling lambat sebulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas.
Jika harta benda Juliari tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.
Ali Fikri menjelaskan pihaknya juga bakal melakukan penagihan pembayaran uang pengganti tersebut kepada Juliari.
"Terkait hukuman uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, jaksa eksekutor juga segera melakukan penagihan pembayaran uang pengganti dimaksud," ucap Fikri.
Juliari sudah dieksekusi KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, untuk menjalani hukuman 12 tahun penjara.
Eksekusi Juliari dilakukan setelah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 berkekuatan hukum tetap.
Juliari tidak melakukan banding atas vonis tersebut. (tan/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Fathan Sinaga