jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD TA 2023 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Rapat itu membahas sejumlah perencanaan alokasi anggaran dan belanja daerah menggunakan APBD TA 2023 senilai Rp 25,73 triliun dari pendapatan daerah.
BACA JUGA: Resmikan Pusat Data Jawa Tengah, Ganjar: Langkah Menuju Smart Province
Untuk alokasi belanja daerah Jawa Tengah pada 2023 senilai Rp 26,30 triliun atau defisit Rp 572,2 juta.
Mantan anggota DPR ini mengatakan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem masih menjadi poin penting pembahasan, khususnya terkait data pasti soal jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
BACA JUGA: 3 Investor ini Segera Bangun 14.500 Hunian ASN Senilai Rp 41 Triliun di IKN
"Dari data kami melihat beberapa indikator yang mungkin tidak akan tercapai maka kami sampaikan satu soal kemiskinan, bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan," ujar Ganjar seusai rapat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/1).
Untuk memperbaiki sistem pendataan penduduk miskin di Jawa Tengah, Ganjar beserta jajarannya tengah menggodok program e-verval atau elektronik verifikasi dan validasi.
BACA JUGA: Melalui Beasiswa, Jokowi Bangun SDM Hingga ke Pedesaan
Bahkan untuk lebih memastikan datanya, Ganjar juga akan membentuk tim khusus yang bertugas menghitung dan memastikan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin maupun kemiskinan ekstrem.
"Bisa kami buatkan e-verval, elektronik verifikasi dan validasi, itu bisa kami dorong sehingga tidak tumpang tindih. Maka perlu kerja sama dengan kabupaten kota dan desa hingga kementerian," sebut Ganjar.
Jika data yang terkumpul telah terverfikasi dan tervalidasi, maka penduduk desil 1 dan desil 2 atau yang kemiskinannya paling ekstrem akan mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jawa Tengah.
Oleh karena itu, sejumlah rencana yang akan dilakukan untuk menangani hal tersebut, jata Ganjar antara lain melalui pemberian bantuan secara langsung, menjalankan program kerja pengentasan kemiskinan yang telah berjalan hingga mengebut program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
"Kalau itu bertemu, konteks kemiskinan dengan empat tingkat, itu kalau kita melihat desil 1 dan 2 itu kemiskinannya pasti ekstrem. Yang 3 dan 4 ini sebentar lagi dia tidak miskin. Maka yang ekstrem ditangani khusus," jelas Ganjar.
"Itu yang dalam program yang disiapkan kita sudah kerjakan. Tapi kalau dengan data yang ada desil 3 dan 4 bisa kita dapatkan ada di mana, rasa-rasanya treatmennya tidak terlalu berat," sebut Ganjar.
Berdasarkan data statistik BPS Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada 2021 yakni sebanyak 4 juta jiwa.
Namun pada 2022, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,8 juta jiwa.
Persentase penduduk miskin yang pada 2021 berjumlah 11,79 persen pun turun menjadi 10,93 persen pada 2022.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada