jpnn.com, SOLO - Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo menyayangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak diundang pada pengarahan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani kepada kader se-Jateng di Semarang, Sabtu (22/5).
Menurut dia, penutupan HUT Ke-48 PDIP sekaligus pengarahan Puan kepada seluruh kader partai se-Jateng dalam rangka penguatan soliditas partai menuju Pemilu 2024, memang tidak dihadiri Ganjar yang merupakan kader PDIP.
BACA JUGA: Tidak Diundang di Acara PDIP, Begini Reaksi Ganjar Pranowo
Padahal, lanjut dia, undangan yang dikirim tersebut untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP, anggota Fraksi PDIP Provinsi Jateng, dan anggota DPR RI.
"Saya kemudian menghubungi Gubernur Ganjar Pranowo, dan menanyakan kenapa tidak hadir," kata Rudyatmo di Solo, Senin (24/5).
BACA JUGA: Peluang jadi Capres dari PDIP Pupus, Ganjar Disarankan Tancap Gas agar Dipinang Partai Lain
Seandainya Ganjar mempunyai kesalahan menurut penilaian DPD dan DPP PDIP, kata dia, gubernur Jateng itu hingga detik ini masih menjadi kader PDIP.
Menurut Rudyatmo, tidak diundangnya Ganjar harus segera dicarikan solusinya.
Pertama, gubernur harus dipanggil pengurus DPD PDIP Jateng.
Kedua, dibicarakan atau diselesaikan secara internal, serta tidak dipublikasikan melalui media.
"Jika Gubernur itu dianggap salah atau tidak sesuai dengan aturan partai, maka diberikan surat peringatan satu hingga tiga kali," kata sesepuh PDIP di Kota Surakarta itu.
Menurut dia, apabila Ganjar dinilai sudah melewati batas misalnya terkait dengan survei capres, apakah yang bersangkutan sudah dipanggil. Padahal, lanjut dia, itu bukan kemauan gubernur.
Mantan wali kota Surakarta itu berharap ketua DPD PDIP Jateng yang notabene Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu segera mengambil langkah yang bijaksana untuk memanggil Ganjar.
Dia menegaskan semuanya calon presiden/wakil presiden dari partainya ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya mengalami sendiri pada zaman Pak Joko Widodo dengan saya sebagai pasangan calon pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta, kemudian Mas Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, wali kota dan wakil kota sekarang," kata Rudyatmo.
Dia mencontohkan Surakarta.
Ketika proses di DPC, terpilih bakal pasangan calon Achmad Purnomo-Teguh Prakoso.
Namun, ketua umum PDIP memutuskan pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa.
"Sebagai kader partai, hukumnya wajib menaati, melaksanakan, dan memenangkan pasangan calon wali kota/wakil wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa," ujarnya.
Rudyatmo memperkirakan pemilihan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di tubuh partainya juga seperti itu.
Misalnya, Ganjar melakukan survei sendiri tetapi ketua umum PDIP tidak memberikan rekomendasi, maka tak mungkin bisa mencalonkan melalui partai tersebut.
Dia yakin Ganjar sebagai kader PDIP akan taat dan patuh terhadap aturan partai.
Pasalnya, dalam aturan partai tidak ada yang melarang calon atau rakyat Indonesia melakukan survei.
"Hal ini dianggap biasa dan wajar sehingga harus diselesaikan secara internal partai," katanya.
Dia menuturkan, apabila Ganjar dinilai kebablasan selama ini, pertanyaannya apakah gubernur Jateng itu sudah dipanggil atau belum.
Menurut dia, apabila sudah dipanggil dan diberikan peringatan, tetapi masih melakukan gerakan-gerakan entah deklarasi pencalonan atau mengumpulkan tim-timnya, boleh dinilai kebablasan.
"Namun, saya menilai gubernur Jateng selama ini belum ada gerakan-gerakan seperti melakukan deklarasi. Saya berharap masalah partai dapat diselesailkan di rumah internal partai," katanya. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy