jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi usulan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang meminta partai pengusungnya untuk mengajukan hak angket ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Usulan pengajuan hak angket tersebut untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
BACA JUGA: AHY Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, Qodari: Langkah Tepat Bagi Masa Depan Karier Politik
Menurut AHY, seharusnya semua pihak tidak berprasangka buruk atau bias soal kecurangan tersebut.
“Saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu,” ucap AHY di Istana Negara, Rabu (21/2).
BACA JUGA: Sebelum Dilantik Jadi Menteri oleh Jokowi, AHY Minta Restu ke Prabowo
Ketua Umum Partai Demokrat itu bilang bahwa usulan hak angket adalah salah satu ekspresi yang wajar pascapenghitungan suara.
Terlebih, dalam setiap pemilu memang ada pihak yang tak menerima kekalahan.
BACA JUGA: Dilantik Jokowi, AHY Sebut Momen Bersejarah Demokrat Kembali ke Pemerintahan
“Walaupun kita menghormati secara formal sampai dengan tuntas, tetapi yang jelas kita justru harus move on. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya,” kata dia.
Walau begitu, AHY mempersilakan hak angket untuk diajukan karena itu merupakan hak warga negara.
“Saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu krn msh banyak pekerjaan rumah yang kita selesaikan,” tambahnya.
Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong parpol pengusungnya untuk menggunakan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 di DPR RI.
Diketahui, Ganjar bersama cawapres Mahfud MD didukung empat partai, yakni PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo. Dua nama di awal berstatus parpol parlemen.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan pers yang disampaikan Tim Pemenangan Nasional (TPN), Senin (19/2) kemarin.
Namun, Ganjar memahami usulan hak angket dan interpelasi tidak bisa dilakukan oleh parpol pengusung paslon tiga saja.
Partai pengusung Ganjar-Mahfud yang berada di DPR membutuhkan dukungan parpol pendukung pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN.
Setidaknya, kandidat AMIN didukung tiga partai yang kini bercokol di parlemen, yaitu NasDem, PKS, dan PKB.
"Makanya kami harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar. (mcr4/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi