Ganti Posisi Ketua DPR, Kepemimpinan Golkar Dinilai Picik

Selasa, 22 November 2016 – 15:35 WIB
Ahmad Doli Kurnia. Foto: dokumen JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Politikus muda partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengkritisi keputusan partai berlambang beringin mengganti posisi Ketua DPR Ade Komarudin dan dikembalikan kepada Setya Novanto (SN).

"Keputusan DPP PG yang akan mengganti Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR RI kembali kepada Setya Novanto, menunjukkan bahwa kepemimpinan Golkar saat ini sangat picik.”

BACA JUGA: Target Golkar! Novanto Jadi Ketua DPR Setelah Dua Minggu

“Langkah-langkah politik yang diambil lebih pada berorientasi pribadi, kelompok, dan konspiratif," kata Doli melalui pernyataan tertulisnya, Selasa (22/11).

Menurut dia, keputusan-keputusan dan cara pengambilan keputusannya selalu kontroversial, mengedepankan kepentingan jangka pendek, serta menimbulkan spekulasi adanya pengaruh kekuatan dan kepentingan di luar partai bahkan di luar kepentingan negara. 

BACA JUGA: PPP Djan Faridz Dukung Jokowi-JK tanpa Imbalan

Hal itu mulai terlihat dari keputusan mengejutkan Golkar mendukung Basuki T Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta. 

Kemudian menetapkan Jokowi (Joko Widodo) sebagai Capres 2019. Terakhir, kembali ngotot mendudukkan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR. 

BACA JUGA: Selain Pejabat Ditjen Pajak, KPK juga Tangkap Pengusaha Surabaya

Karena itu dia mempertanyakan apa alasan Golkar mengganti Akom, sapaan ketua DPR, dengan Novanto. Harus dijelaskan juga apa kesalahan yang dibuat Akom sehingga harus diganti.

"Ketiga, saya dapat info bahwa pergantian ini juga atas petunjuk Jokowi (sapaan Joko Widodo). Kalau memang info itu benar, artinya Golkar sudah menjadi alat kepentingan Jokowi," tegasnya.

Doli menambahkan bahwa pimpinan partainya harus menjadikan pengalaman Fahri Hamzah sebagai pertimbangan untuk melanjutkan proses pergantian Akom ke Novanto. 

Di samping ada kegaduhan baru yang akan muncul dengan keputusan tersebut.

"Keputusan DPP PG ini akan menimbulkan kegaduhan baru, baik di internal Golkar maupun di DPR. Dan itu akan memperburuk citra Golkar, mengganggu kinerja DPR, dan bisa menghambat kerja pembangunan," tandasnya.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Surya Paloh: Kalau Memang Terpaksa Ya Kita Lawan!


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler