jpnn.com - YOGYAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan sebagai rumah besar, MPR sering menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Aspirasi itu ada yang menyatakan bahwa amandemen yang telah dilakukan selama ini telah menyimpang dari tujuan awal pendirian bangsa.
Untuk itu mereka meminta agar bangsa ini kembali ke UUD Tahun 1945. Namun ada kelompok lain yang mengatakan bahwa apa yang telah diamandemen ini membawa perubahan yang besar di Republik ini sehingga mereka merasa tak masalah dengan amandemen yang telah dilakukan.
BACA JUGA: Pegawai BPK Tantang Ahok Duel, KPK Ogah Ikut Campur
“Setelah bangsa ini berada dalam era reformasi, memang ada hal-hal yang memprihatinkan seperti tingginya kesenjangan kekayaan dan sosial serta pudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat,” kata Zulkifli Hasan di hadapan akademisi dari berbagai Universitas di Yogjakarta, Jumat (15/4).
Ia menilai pudarnya wawasan kebangsaan karena kurangnya sosialisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Dia juga menyinggung daerah yang tak mempunyai anggaran untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan. Ia membandingkan pada masa Presiden Soeharto yang ada BP7.
BACA JUGA: Leo Nababan: Golkar Terancam Punah
“Hal demikian ditambah dengan tak adanya haluan negara sehingga ganti kepala daerah ganti program. Demikian pula ganti presiden ganti kebijakan,” katanya.
Menurutnya, banyak pihak ingin haluan negara seperti GBHN dihidupkan kembali. Dikatakannya, MPR Periode 2009-2014 telah mengeluarkan rekomendasi agar MPR Periode 2014-2019 melakukan reformulasi sistem pembangunan nasional model GBHN.
BACA JUGA: Soal Reklamasi, Tuty: Banyak Pihak Salah Pemahaman
Menurut Zulkifli, GBHN yang hendak direformulasikan harus komprehensif dan mencakup semua bidang termasuk penguatan wawasan kebangsaan. GBHN tersebut nantinya akan dijadikan landasan bagi pemerintah pusat dan daerah.
“GBHN yang direformulasikan nanti, menurut Zulkifli Hasan mengambil pengalaman baik pada masa Presiden Soeharto lewat Repelita dan Presiden Soekarno lewat pembangunan Semesta.
Adanya keinginan untuk mereformulasikan GBHN tersebut sudah direspons oleh MPR dengan melakukan rapat gabungan fraksi dan kelompok DPD di MPR.
“Mereka semua sepakat melakukan tahapan-tahapan untuk melaksanakan keinginan mewujudkan haluan negara seperti GBHN,” kata Zulkifli, sembari mengingatkan bahwa langkah yang dilakukan ini penuh dengan kehatihatian.(Adv/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengabdian Dharma Pertiwi Tetap Konsisten
Redaktur : Tim Redaksi