jpnn.com - PALEMBANG - Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Nasional Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo meminta para pengusaha kapal berkontribusi untuk mengangkut bahan makanan program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden Prabowo Subianto akan menyalurkan 82,9 juta makanan untuk siswa dan ibu hamil, dan ini perlu kesiapan yang salah satunya transportasi air. Dari itu, kami perlu dukungan dari para pengusaha kapal untuk kelancaran penyaluran makanan tersebut, " ujar Khoiri saat Musyawarah Cabang DPC Gapasdap Tanjung Api-api - Tanjung Kalian, di Hotel Santika Premiere, Jumat (1/11).
BACA JUGA: Apakah Bentrokan Indonesia dengan Kapal Tiongkok di Laut China Selatan Pertanda Konflik?
Dia mengatakan Gapasdap tidak hanya mempunyai fungsi angkutan massal dan infrastruktur sebagai jembatan berjalan, tetapi juga berfungsi pertahanan keamanan karena mampu menjahit seluruh kepulauan nusantara.
"Maka dari itu, saya minta kepada DPC Gapasdap untuk musyawarah mencari jalan keluar terbaik, membuat terobosan mendukung program pemerintah terkait pemberian makan bergizi gratis untuk siswa dan ibu hamil, supaya menjadi cerdas dan tidak stunting," kata Khairi.
BACA JUGA: Gapasdap Mendesak Pemerintah Segera Bikin Aturan soal Pengangkutan Kendaraan Listrik
Dia mengatakan bahwa program ini perlu didukung oleh transportasi yang andal dan mampu bekerja 24 jam sehari dan 7 hari per minggu dan 365 hari per tahun.
"Kecuali 1, Hari Raya Nyepi di Bali," ungkap Khoiri.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Mulai Uji Coba Makan Bergizi Gratis di 3 Daerah Ini
Gapasdap juga meminta seluruh kapal dalam kondisi baik dan prima.
Sebab, kapal tidak hanya digunakan untuk mengangkut bahan makanan, tetapi kendaraan lain dalam kapasitas kecil hingga besar.
"Kondisi kapal juga prima lantaran di bawah kontrol Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) yang terus membuat regulasi, mengontrol agar kapal yang beroperasi sesuai standar keselamatan yang mengacu pada internasional dan domestik," kata Khoiri.
Lebih lanjut dia juga berpesan kepada Gapasdap agar mampu bermusyawarah dan memilih pengurus baru, mulai dari ketua hingga bagian lainnya. yang mampu memperjuangkan seluruh kepentingan. Tidak hanya untuk diri sendiri maupun operator, tetapi juga pemerintah, investor, dan lainnya.
Sementara, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Nurhadi Unggul Wibowo mengatakan pihaknya selaku instansi yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) mengingatkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kapal.
"Kalau ada satu saja persyaratan yang tidak dipenuhi maka SPB itu tidak akan keluar. Jadi, terkait dengan kelaiklautan kapal, ya, itu dijamin," kata Nurhadi. (mcr35/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cuci Hati