jpnn.com - JAKARTA--Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus kerja ekstra dalam pemutakhiran data PNS. Pasalnya, masih ada instansi yang belum menginput datanya di e-PUPNS.
"Masih ada beberapa yang belum terinput datanya, paling banyak Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sekerang masuk Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, red). Seluruh PNS-nya belum teregister," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Rabu (21/10).
BACA JUGA: Rekening Gotong Royong ala PDIP bisa jadi Contoh Semua Partai
Repotnya lagi, Ditjen Dikti belum pernah melakukan registrasi sejak 2003 sehingga di e-PUPNS, BKN harus mengerjakan dari nol lagi.
"Sebenarnya e-PUPNS itu hanya pemutakhiran data saja. Jadi data yang sudah pernah dimasukkan pada 2003, tinggal dimutakhirkan lagi. Misalnya waktu daftar 2003, pendidikannya S1, 2015 sudah S2," bebernya.
BACA JUGA: Unik! Uang Suap Buat Dewie Disembunyikan Dalam Bungkusan Keripik Singkong
Dengan nihilnya data Dikti, BKN harus mengecek ulang satu per satu dokumen PNS-nya. Ini menurut Bima, membutuhkan waktu panjang.
"Jadi lama prosesnya kalau begini, tapi kami akan berusaha mempercepat pemutakhiran datanya. Kami juga imbau Dikti segera menyelesaikan tanggung jawabnya mendaftarkan seluruh PNS-nya," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: RESMI! KPK Tetapkan Dewie Yasin Limpo Tersangka Suap
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Dinilai Bergaya Orde Baru Dalam Penanganan Kasus Ini
Redaktur : Tim Redaksi