jpnn.com - JAKARTA - Keputusan PDI Perjuangan membuka rekening partai serta komitmen mengumpulkan dana dari publik secara akuntabel, dinilai sejalan dengan janji Presiden Joko Widodo di Nawa Cita untuk mendorong reformasi parpol di Indonesia.
Momen pembukaan rekening ala PDI Perjuangan itu, dinilai pantas diikuti dengan gerakan simultan pemerintah dan parlemen merevisi UU Partai Politik demi memastikan model PDI Perjuangan menjadi sistem yang dijalankan semua parpol.
BACA JUGA: Unik! Uang Suap Buat Dewie Disembunyikan Dalam Bungkusan Keripik Singkong
"Ini momentum yang sesuai Nawa Cita Presiden Jokowi, yang menjanjikan reformasi parpol. Ketika misalnya PDI Perjuangan sebagai partai pemenang, menguasai eksekutif dan memiliki kursi terbanyak legislatif, maka harus ambil momentum perubahan kebijakan melalui revisi UU Parpol," kata peneliti dari Perludem, Titi Anggraini, di Jakarta, Rabu (21/10).
Menurut Titi, penguatan institusi partai melalui transparansi keuangan anggota dan partai bisa menjadi bangunan sistem. "Sehingga dia bisa jadi bagian dari sistem kepartaian, bagian dari institusionalisasi semua partai. PDI Perjuangan harus mendorong revisi UU parpol, sehingga ada pengaturan parpol yang lebih baik," ujar Titi.
BACA JUGA: RESMI! KPK Tetapkan Dewie Yasin Limpo Tersangka Suap
Titi melanjutkan, langkah PDI Perjuangan membuka rekening partai itu adalah sebagian dari upaya menggalang dana publik secara terbuka dan akuntabel. Langkah itu sangat baik karena memastikan partai didanai donasi dari kader, anggota, pekerja partai, dan publik.
Menurut dia, yang sulit dan berat dari upaya pengumpulan dana publik adalah menjaga keberlanjutan kepercayaan publik sehingga mau menyumbang.
BACA JUGA: Pemerintah Dinilai Bergaya Orde Baru Dalam Penanganan Kasus Ini
"Itu yang menjadi tantangan PDI Perjuangan yang harus dijaga. Semangat positif ini harus diikuti pengelolaan yang bisa menjaga animo publik untuk menyumbang. Artinya, ikatannya bukan transaksional, menyumbang tapi ada transaksi kebijakan. Program ini harus dibangun dengan hubungan kuat rakyat dengan kader partai. Kinerja kader harus baik dan memperjuangkan aspirasi rakyatnya dengan benar," tuturnya.
Kepercayaan publik akan semakin menguat jika PDI Perjuangan mampu membuktikan bahwa donasi publik akan bermanfaat bagi rakyat, dan berakibat positif bagi mereka. Selain itu, dalam rangka menjaga kepercayaan publik, transparansi dan akuntabilitas harus terbukti dengan laporan keuangan jelas.
"Termasuk peruntukan dan penggunaannya. Jadi menggalang tetapi juga memastikan transparansi," imbuhnya.
Apabila semua hal itu bisa dilaksanakan, Titi meyakini PDI Perjuangan bisa menjawab tantangan terbesar pelaksanaan program itu, yakni menjaga kepercayaan publik.
"Sepanjang PDI Perjuangan bisa menggalang dengan baik, menggunakan dananya dengan bertanggung jawab, kadernya baik, saya yakin ini bisa melahirkan kepercayaan publik. Sehingga ketika mendorong legislasinya, publik pasti berada di belakang PDI Perjuangan," tandas Titi.
Dikatakan Titi, selama ini publik merasa tak perlu menyumbang parpol karena ada stigma duit parpol banyak. Seandainya PDI Perjuangan bisa menunjukkan cakrawala berbeda dan menjaga kepercayaan, maka hal itu akan mengikat masyarakat untuk terus menyumbang dan terlibat.
"Bagi saya itu proses. Saya kira, pertama PDI Perjuangan justru harus bisa meyakinkan kader dan internalnya dulu. Nanti masyarakat akan melihat," tandasnya.
Pada 20 Oktober lalu, PDI Perjuangan dalam hal untuk pengelolaan organisasi dan dana partai mengumumkan ke publik membuka rekening dana partai yang ke depannya bisa diaudit secara profesional dan transparan. Rekening gotong royong itu berada di dua bank yakni di BRI: 10-000-888-999 (atas nama PDI Perjuangan) Cab. KCK Sudirman Jakarta dan di BCA: 206 888 999 1 (atas nama PDI Perjuangan) Cab. KCU MH Thamrin Jakarta. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PEDAS: Asap...Asap..Oh Asap...Ini Surat Terbuka Warga Riau untuk Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi