jpnn.com - MATARAM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Rakyat Untuk Transparansi (DERAS) menggedor Kejati NTB, kemarin (9/6). Mereka mempertanyakan alasan Kejati NTB memberhentikan tiga kasus korupsi. Yakni, kasus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), kasus Padepokan Silat KONI NTB dan Kasus PDAM Giri Menang.
“Saya bahkan masyarakat pasti tidak akan menanamkan kepercayaan lagi kepada Kejati,” kata Korlap aksi Furqon saat berorasi di depan Kejaksaan.
BACA JUGA: Kisah 2 SPG Cantik yang Mau Diajak Ihik-ihik
Seharusnya, kata Furqon, Kejati NTB sebagai penegak hukum bisa menyelesaikan tiga kasus besar itu. Namun, itu masih jauh dari harapan. Karena tidak ada satu kasus besar pun yang masuk meja hijau.
"Selalu saja jawabannya tidak cukup bukti. Namun, kami tidak pernah tahu apa yang ada dibalik kata-kata tidak cukup bukti,” ujarnya seperti dilansir Lombok Post (JPNN Group).
BACA JUGA: Pak Bupati Ini Patut Dicontoh, Selamat Ya
Terpisah Kasipenkum Kejati NTB I Made Sutapa mengatakan pihaknya memberhentikan kasus itu sesuai prosedur. Untuk menyatakan penghentian, Kejati NTB juga menyurati Kejaksaan Agung.
"Kita sudah berikan hasil penyelidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” katanya saat menemui Demonstran di depan gerbang Kejati NTB.
BACA JUGA: Model Cantik Sedikit Lagi Buka Baju, Siap Beri Service
Dari tiga kasus yang dihentikan itu tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk meningkatkan kasus tersebut. sehingga, untuk memberikan kepastian hukum terhadap tiga kasus, pihaknya memutuskan untuk memberhentikan kasus tersebut. “Kita sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan. Hasilnya tidak terdapat unsur kerugian negaranya,” ungkapnya.(JPG/arl/r3/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Pertanyakan Kehalalan Daging Impor
Redaktur : Tim Redaksi