jpnn.com - JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, DR Laode Ida menyebut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah memperlihatkan sikap otoriternya ketika mengumumkan rencana peluncuran program bela negara pada 19 Oktober 2015 mendatang oleh Presiden Joko Widodo.
“Saat Ryamizard Ryacudu mengumumkan rencana peluncuran program bela negara dan menyatakan yang tidak ikut wajib bela negara, silakan angkat kaki dari Republik Indonesia, kesannya Menhan sangat otoriter,” kata Laode Ida, di Jakarta, Selasa (13/10).
BACA JUGA: Polisi Kejar Pelaku Bentrok di Aceh
Padahal, lanjutnya, kalau bangsa dan negara dilihat secara komprehensif program bela negara sangat tidak relevan. Karena itu ujarnya, harus dikaji ulang dan ditolak.
“Mengapa? Pertama, program ini terkesan mengada-ada dengan tujuan yang tidak jelas. Bahkan boleh dikatakan sebagai bentuk dari kebuntuan strategi pertahanan nasional," tegasnya.
BACA JUGA: Ini 13 Daerah yang Belum Laporkan Penyusunan DPT ke KPU
Hal yang sangat urgen menurut Ida, memperkuat basis ekonomi rakyat dengan pengerahan anggaran untuk pembangunan pondasi ekonomi kerakyatan.
“Jika rakyat sejahtera, maka akan bangga jadi warga bangsa ini dan secara otomatis akan membela negaranya dari semua bentuk tantangan dan ancaman apapun," ujar mantan senator asal Sulawesi Tenggara ini.
BACA JUGA: Lihat Nih, Kementrian PUPR Mampu Menyerap Anggaran Rp53,5 Triliun, Ini Buktinya
Menurut Ida, warga pribumi bangsa ini sudah terbukti tampil sebagai pejuang bela negara baik dalam merebut kemerdekaan maupun mempertahankannya, dalam kondisi hidup miskin sekalipun.
Kalau negara ini memang punya anggaran untuk program bela negara, Ida justru menyarankan anggaran tersebut akan jauh lebih bermanfaat dipakai untuk membangun daerah tertinggal di kawasan timur Indonesia dan warga miskin termasuk mereka yang kini terkena PHK akibat krisis ekonomi.
Dalam kondisi krisis ekonomi lanjutnya, membiayai program bela negara dengan dana ratusan triliun hanyalah sesuatu yang mudharat, miskin manfaat, alias pemborosan uang negara dan berorintasi proyek saja.
Karena itu, dia menyarankan agar Presiden Jokowi mengidentifikasi terlebih dahulu kelompok mana saja yang diprioritas untuk ditanamkan kesadaran bela negaranya.
"Kalau mau jujur, pejabat dan politikus yang menggadaikan sumber daya alam bangsa dan terus mengieksploitasinya, patut menjadi prioritas program bela negara. Sebab mereka itu membuat rakyat terus miskin. Para warga yang nir-nasionalis itulah yang barangkali harus dipaksa ikut program bela negara dan diwajibkan membiayainya sendiri-sendiri karena telah menimbun harta dari kekayaan Indonesia. Bukan dari APBN,” katanya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi dan DPR Akhirnya Menolak Revisi UU KPK
Redaktur : Tim Redaksi